TEMPO.CO, Bandung - Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik menargetkan pembangunan fasilitas udara Bandara Kertajati di Majalengka rampung November 2017. “Keseluruhan fasilitas diharapkan paling akhir selesai November 2017, agar bisa dioperasikan awal 2018,” katanya di Bandung, Selasa, 21 Februari 2017.
Dedi merinci sejumlah fasilitas sisi udara Bandara Kertajati dan progres pengerjaannya, di antaranya fasilitas sisi udara penyelesaiannya yang sudah mencapai 79 persen. "Pemasangan sistem pipa dan hydrant fuel oleh Pertamina 43,76 persen, penyelesaian pembangunan air traffic controller atau ATC oleh Perum AirNav 40 persen,” ucapnya.
Menurut Dedi, pemerintah pusat lewat Kementerian Perhubungan menggelontorkan Rp 249 miliar untuk pengerjaan fasilitas sisi udara Bandara Kertajati. “Itu untuk penyelesaian rapid taxi way,apron, apron lighting, dan pekerjaan elektrik,” ujarnya.
Dedi menuturkan pengerjaan fasilitas sisi udara saat ini baru pada tahap penyelesaian landasan pacu sepanjang 2.500 meter. “Harus diselesaikan sepanjang 2.500 meter. Itu dulu,” ucapnya.
Pemerintah Jawa Barat masih menunggu kepastian kelanjutan pembangunan perpanjangan landasan pacu Bandara Kertajati yang diproyeksikan maksimal 3.500 meter. “Sekarang diselesaikan 2.500 meter. Sisanya, jika lahan sudah clear, kebutuhan landasan menjadi 3.500 meter,” kata Dedi.
Dedi berujar, pengelolaan operasional Bandara Kertajati akan digarap PT Angkasa Pura II. "Rencananya menjadi manajemen operatornya. Mereka sudah punya BUBU (badan usaha bandar udara),” tuturnya.
Direktur Utama PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Virda Dimas Ekaputra mengatakan perkembangan pembangunan fisik sisi darat Bandara Kertajati yang digarap korporasinya sudah mencapai 31,9 persen.
PT BIJB membagi pengerjaan fasilitas sisi darat Bandara Kertajati dalam tiga paket pekerjaan. Paket pertama berupa jalan akses bandara hingga simpang susun menuju terminal bandara itu yang pengerjaannya sudah mencapai 67,2 persen, paket kedua berupa terminal bandara 21 persen, dan paket ketiga berupa bangunan pendukung 38,2 persen.
