<!--more-->

7. Rozik Boedioro Soetjipto: 2012-2015 (3)
Ia adalah mantan Menteri Negara Pekerjaan Umum pada Kabinet Persatuan Nasional Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid(1999-2000). Sebelum menjadi Presdir Freeport, Rozik adalah Mantan Komisaris PT Freeport. Ia pejabat karier di Departemen Energi dan Pertambangan, dengan jabatan terakhir Direktur Jenderal Pertambangan Umum (1998-1999).

8. Maroef Sjamsoeddin: 2015-2016 (1)
ia adalah purnawirawan TNI AU berpangkat Marsekal Muda. Sebelum menjadi Presdir PT Freeport Indonesia pada 7 Januari 2015, adik kandung dari Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin ini pernah menjabat Wakil Kepala Badan Intelijen Negara periode 2012-2014. Saat menjadi Presdir banyak sekali masalah di Freeport.

Kasus yang paling mencuat adalah terbongkarnya skandal "Papa Minta Saham", rekaman percakapan antara Maroef, Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak M. Riza Chalid itu muncul dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setya ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Belakangan, kasus dinyatakan selesai. Karena skandal ini, Maroef mengundurkan diri pada 18 Januari 2016.

Chappy Hakim

<!--more-->

9. Chappy Hakim: 20 November 2016-18 Februari 2017 (3 bulan)
Chappy memulai kariernya sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Udara. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1971. Menjabat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) periode 2002-2005 dibawah era kepemimpinnan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebelum menduduki jabatan KSAU, Chappy pernah menjabat Komandan Skuadron 31 Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma (1989), Direktur Operasi dan Latihan TNI AU (1996), Gubernur Akademi Angkatan Udara (1997), dan Komandan Jenderal Akademi TNI sejak 2000. Pengunduran diri Chappy terjadi tak lama setelah ia berseteru dengan anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Hanura Mukhtar Tompo.

Mukhtar mengaku telah diperlakukan secara kasar oleh Chappy seusai rapat dengar pendapat pada 9 Februari 2017. Fraksi Partai Hanura menuntut Chappy dan PT Freeport Indonesia meminta maaf secara terbuka kepada Mukhtar, Komisi VII, dan DPR.

ANGELINA ANJAR SAWITRI | DH | SUMBER: TEMPO DIOLAH BERBAGAI SUMBER

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3