Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Januari 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat dengar pendapat yang mengagendakan pembahasan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Agendanya membahas evaluasi KUR sepanjang 2016,” ujar anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara, saat dihubungi Tempo, Kamis, 9 Februari 2017. Berdasarkan pantauan Tempo, hingga pukul 10.40, rapat masih belum dimulai.
Rapat dijadwalkan dimulai pukul 10.00 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Selain Sri Mulyani dan Darmin, undangan rapat ditujukan kepada pihak Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebagaimana diketahui, hingga 31 Desember 2016, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 94,4 triliun atau 94,4 persen dari target penyaluran sebesar Rp 100 triliun. KUR tersebut tersalurkan pada 4.362.599 debitor. Adapun kredit macet atau nonperforming loan (NPL) hanya mencapai 0,37 persen.
Tahun lalu, KUR mikro mencatatkan porsi penyaluran terbesar, mencapai Rp 65,6 triliun atau 69,5 persen. Angka tersebut kemudian diikuti dengan KUR retail sebesar Rp 28,6 triliun atau 30,3 persen dan KUR penempatan TKI sebesar Rp 177 miliar atau 0,2 persen.
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
14 jam lalu
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.
