TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sedang menggodok skema pendanaan pembangunan proyek light rapid transit (LRT). Hal ini dilakukan untuk memastikan proyek dapat berjalan dan selesai sesuai dengan tenggat yang ditentukan. “Ada beberapa opsi,” kata dia seusai rapat di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Selasa, 7 Februari 2017.

Baca: PDB Perikanan Melambat, Dua Hal Ini Pemicunya

Aneka opsi itu, Sri menjelaskan, antara lain pembentukan konsorsium yang bisa didukung penjaminan pemerintah, tambahan modal kepada konsorsium Adhi Karya, atau PSO (public service obligation). “Dalam bentuk PSO, pemerintah menjamin pengembalian dana investasinya,” ujarnya.

Saat ini, ada dua proyek LRT garapan pemerintah pusat yang berlokasi di Palembang dan Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek). Nilai kedua megaproyek LRT yang secara total lebih dari Rp 30 triliun itu belakangan menimbulkan masalah. Pasalnya, dana negara tidak cukup menanggung seluruh biaya proyek.

Padahal, berdasarkan peraturan presiden yang ada, keduanya harus dilaksanakan menggunakan APBN. Proyek LRT Palembang dibangun untuk mendukung perhelatan Asian Games pada Agustus 2018. Proyek senilai Rp 12 triliun ini digarap BUMN PT Waskita Karya Tbk. Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim proyek tersebut tidak terhambat masalah pembiayaan.

Baca: Bantuan Non Tunai ke 1,4 Juta Keluarga Mulai Disalurkan

Dengan demikian, kata dia, pengerjaan proyek masih berjalan dan bisa selesai sebelum Asian Games. Sementara itu, proyek LRT Jabodebek yang dikerjakan PT Adhi Karya terhambat masalah pendanaan. “Makanya kami sedang pertimbangkan sejumlah opsi.” Pilihan opsi itu, kata Luhut, bisa dikombinasikan sehingga target penyelesaian proyek LRT Jabodebek pada kuartal I 2019 bisa terkejar.

Baca: Jokowi Minta Sistem Kredit Usaha Rakyat Diperbaiki

“Kami mencari cara bagaimana agar pendanaan ini dari PSO jalan, dari penjaminan juga jalan, kemudian lebih fleksibel kepada investor.” Dengan skema itu, menurut dia, Adhi Karya tak hanya berperan sebagai kontraktor, tapi juga investor.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan selaku penanggung jawab proyek telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar proyek menggunakan anggaran tahun jamak selama 10 tahun.

Skemanya, penggarap proyek menalangi biaya di awal. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan kemungkinan melibatkan perusahaan pembiayaan milik negara.

Pembangunan LRT Jabodebek dibagi menjadi dua tahap dengan setiap tahapan terdiri atas tiga lintas pelayanan, yakni tahap pertama meliputi lintas layanan Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, dan Cawang-Dukuh Atas. Adapun tahap dua lintas pelayanan Cibubur-Bogor, lalu Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol.

Kendala Pembiayaan juga dihadapi PT Jakarta Propertindo (Jakpro), BUMD Provinsi DKI Jakarta yang menjadi penanggung jawab proyek LRT lainnya yang berlokasi di Kelapa Gading dan Rawamangun, Jakarta Timur.

Jakpro mengakui mengalami kekurangan dana sekitar Rp 2 triliun untuk penyelesaian proyek LRT senilai Rp 5,2 triliun plus proyek renovasi kompleks velodrome Jakarta yang menjadi salah satu arena Asian Games 2018.

Senin lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan target penyelesaian proyek LRT Jabodebek yang seharusnya pada 2018 diundur ke kuartal I 2019. Presiden tak menyebutkan alasan pengunduran tersebut. “Kita memang belum punya pengalaman di pembangunan LRT, MRT, ataupun kereta cepat. Saya harapkan, dari pembangunan pertama ini, kita mendapatkan pembelajaran, alih teknologi, untuk manfaat ke depan,” ujar Jokowi.

DESTRIANITA | ISTMAN M.P. | PRAGA UTAMA