TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional 2016 masih diwarnai tren perlambatan dan kualitas pertumbuhan yang belum membaik. "Walau sudah di atas lima persen, target pertumbuhan dalam APBN 2016 yang dipatok 5,2 persen tidak tercapai," kata Heri dalam keterangan pers, Selasa, 3 Januari 2017.

Dia mengatakan kualitas pertumbuhan yang ada juga belum menyerap tenaga kerja secara maksimal. Berdasarkan data Bappenas 2016, estimasi pertumbuhan satu persen hanya mampu menyerap 110 ribu tenaga kerja. Angka ini menurun dibanding lima tahun sebelumnya yang mencapai 225 ribu serapan tenaga kerja.

Heri mengemukakan ada beberapa masalah yang masih membelit sektor ketenagakerjaan.

Menurut mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR tersebut, saat ini, persentase pekerja masih didominasi mereka yang berpendidikan rendah (60,24 persen).

Pekerja berpendidikan menengah 27,24 persen dan yang berpendidikan tinggi 12,24 persen. Dari data ini, 50 persen penduduk masih bekerja di sektor informal.

Heri menambahkan, tingkat penyerapan tenaga kerja industri menurun dari 15,97 juta pada Februari menjadi 15,54 juta pada Agustus. Apalagi ada data yang memperlihatkan 23,26 juta penduduk menjadi setengah pengangguran dan 8,97 juta masih bekerja separuh waktu.

“Pengangguran harus diatasi lebih serius. Dari indikator yang ada, kesejahteraan belum menunjukkan pencapaian yang memuaskan,” kata Heri.

Di sektor perdagangan, neracanya belum membaik. Surplus yang ada disebabkan penurunan nilai impor, sementara kinerja ekspor mulai sedikit membaik.

Nilai total ekspor Indonesia periode Januari-Oktober 2016 mencapai 117,09 miliar dolar Amerika Serikat, menurun 8,04 persen dibanding periode yang sama 2015.

“Kinerja perdagangan yang belum membaik tersebut mengancam cadangan devisa dan stabilitas rupiah yang relatif rentan terhadap penurunan,” ujarnya.

Heri juga memberi catatan kritis atas ketimpangan Jawa dan luar Jawa yang dipicu investasi. Realisasi investasi Januari-September 2016 masih terpusat di Jawa yang mencapai Rp 203,2 triliun. Butuh keseriusan untuk meningkatkan investasi di luar Jawa.

“Penyederhanaan izin dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor harus menjadi fokus pemerintah, baik di pusat maupun daerah,” ujar Heri.

ANTARA