TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad berujar, untuk mengimplementasikan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia pilar kontributif, OJK menyelenggarakan program Jangkau, Sinergi, dan Guidelines (JARING) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan pembiayaan di bidang kelautan dan perikanan," kata Muliaman dalam konferensi pers akhir tahun OJK di Gedung OJK, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Desember 2016.
Muliaman menuturkan, program tersebut telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 23‚2 triliun per September lalu. Non-Performing Loan (NPL) kredit itu, menurut Muliaman, cukup kecil. "Yakni hanya sebesar 2,2 persen secara gross," ujar Muliaman.
Selain itu, menurut Muliaman, OJK bersama KKP juga meluncurkan program asuransi rangka kapal. "Jumlah kapal yang telah diasuransikan mencapai 2.912 kapal," tuturnya.
Muliaman menambahkan, dalam rangka mendukung kedaulatan pangan, OJK juga meluncurkan program asuransi tani padi. Program itu merupakan program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan hama yang menyebabkan gagal panen.
Muliaman mengungkapkan, total luas tanah yang telah mendapat asuransi tersebut mencapai 431 ribu hektar. "Program OJK lainnya adalah Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dengan realisasi mencapai 12.576 ekor sapi," katanya.
Untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menurut Muliaman, OJK juga bersinergi dengan bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir November 2016, penyaluran KUR telah mencapai Rp 87,7 triliun atau 80,3 persen dari target Rp 109‚21 triliun dengan NPL 0,3 persen.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
Berita terkait
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
13 jam lalu
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.
Baca SelengkapnyaMenteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan
20 jam lalu
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura
12 hari lalu
Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.
Baca SelengkapnyaSejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional
22 hari lalu
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut
41 hari lalu
Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaInflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah
41 hari lalu
KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.
Baca SelengkapnyaKKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan
41 hari lalu
Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.
Baca SelengkapnyaEksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit
42 hari lalu
Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.
Baca SelengkapnyaEdi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar
43 hari lalu
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.
Baca SelengkapnyaGagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO
55 hari lalu
Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.
Baca Selengkapnya