TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kejengkelannya kepada Badan Usaha Milik Negara dalam sosialisasi tax amnesty bersama para direksi dan komisaris BUMN hari ini. Dia pun menyinggung soal penyertaan modal negara (PMN) lebih dari Rp 160 triliun yang diberikan dalam dua tahun ini kepada BUMN.

"Saya percaya, uang Rp 1 triliun kalau ditanam di BUMN bisa menghasilkan 3-4 kali lipat. Itu asumsinya BUMN anda sehat. Namun, kalau PMN masuk ke balance sheet yang bolong, dia tidak akan jadi jembatan, tidak akan jadi rumah sakit, dan itu suatu pengkhianatan," kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu, 30 November 2016.

Apalagi, dia menambahkan, apabila bolongnya balance sheet BUMN tersebut disebabkan keputusan buruk jajaran direksi, atau bahkan korupsi. "That's ultimate betrayal. Betrayal-nya tuh banyak banget, terhadap rasa keadilan, masyarakat, republik yang membangun jiwa dan badannya, karena anda memakan badannya," ujarnya.

Sri Mulyani mengungkapkan kesedihannya karena ketika jajaran direksi BUMN membuat keputusan yang salah dan akhirnya merugi, negara lah yang harus membayar kerugian tersebut. "Itu menyedihkan sekali. Itu cerita kita yang punya utang kepada rakyat. Utang itu harus kita bayar," kata Sri Mulyani dengan nada bergetar.

Ia pun menyinggung mengenai tidak adanya BUMN yang menembus deretan perusahaan terbaik di dunia, baik dari ukuran perusahaan, inovasi, maupun tata kelola. "Siapa yang mau disalahkan? Enggak ada. Ini milik kita. Direksi kita yang milih, komisaris kita yang milih. Itu adalah cermin bahwa republik ini butuh orang-orang yang profesional," tuturnya.

Sri Mulyani meminta BUMN memiliki balance sheet yang sehat. Dia ingin agar jajaran direksi serta komisaris BUMN memiliki kinerja yang baik. "Bukan di tempat lain, bukan dalam bentuk-bentuk lain, iklan-iklan besar. It's not. Ini feeling yang saya rasakan ketika melihat BUMN. Betapa rindu saya memiliki BUMN yang baik," ujarnya.

Dia pun menyatakan keinginannya bisa menjelaskan dengan bangga kepada DPR bahwa pemerintah memberikan PMN karena pemerintah yakin PMN tersebut akan lebih bernilai. "Betapa rindu saya bisa mengatakan itu kepada rakyat. Betapa rindu saya BUMN bisa masuk dalam 500 perusahaan terbesar di dunia dengan governance yang baik," tuturnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI