Amnesti Pajak, Uang Tebusan Sudah Rp93,49 Triliun

Reporter

Jumat, 14 Oktober 2016 23:02 WIB

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati berbicara pada panel di pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia Group di Washington, 7 Oktober 2016. REUTERS/James Lawler Duggan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan jumlah uang tebusan dari program amnesti pajak telah mencapai Rp93,49 triliun per 12 Oktober 2016.

"Jumlah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Harta adalah 405.405 WP dengan uang tebusan yang diterima Rp93,49 triliun dan deklarasi harta Rp3.826,81 triliun," kata Menkeu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14 Oktober 2016).

Dari jumlah tebusan tersebut, mayoritas berasal dari wajib pajak orang perorangan---yang jumlahnya 321.893--, dengan jumlah tebusan Rp83 triliun (88,78 persen) dan deklarasi harta Rp3.322,26 triliun.

Sementara wajib pajak badan sebanyak 83.512 dengan jumlah tebusan Rp10,49 triliun (11,22 persen) dan deklarasi harta Rp504,55 triliun.

Menurut Menkeu, jumlah tebusan tertinggi dari wajib pajak orang perorangan tercatat Rp1,81 triliun dan terendah sebesar Rp540.

Sementara dari wajib pajak badan, tebusan tertinggi sebesar Rp170 miliar dan terendah Rp45.

"Saya mengungkapkan ini supaya masyarakat tahu bahwa mau sekecil atau sebesar apa pun harta yang dimiliki, mengikuti amnesti pajak berarti hijrah atau masuk ke era kepatuhan (membayar pajak) yang lebih baik," tutur Menkeu.

Deklarasi harta paling besar atau 70,63 persen merupakan deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp2.703 triliun, kemudian deklarasi harta luar negeri sebesar Rp981,04 triliun, dan repatriasi sebesar Rp142,77 triliun.

"Dari total harta repatriasi tersebut, Rp1,45 triliun di antaranya berasal dari WP UMKM," kata Sri Mulyani.

Secara geografis, DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah yang wajib pajaknya paling banyak mengikuti amnesti pajak yakni 134.511 wajib pajak dengan total tebusan Rp51,58 triliun.

Namun, angka tersebut baru mencakup 6,4 persen dari keseluruhan wajib pajak di DKI yang memiliki SPT yakni sejumlah 2,09 juta wajib pajak.

Sementara Sulawesi adalah daerah dengan keikutsertaan amnesti pajak paling rendah yakni hanya 13.428 wajib pajak atau 0,9 persen dari total 1,6 juta wajib pajak, dan total tebusan Rp1,22 triliun.

Jika dilihat dari jenis usaha, sebanyak 87,35 persen jumlah deklarasi harta atau sebesar Rp3.342,94 triliun berasal dari tiga sektor usaha yakni kegiatan jasa lainnya Rp2.515 triliun, industri pengolahan Rp163,89 triliun, dan perdagangan besar-eceran, reparasi perawatan mobil dan sepeda motor Rp664,05 triliun.

Memasuki periode kedua program amnesti pajak, jumlah wajib pajak yang berpartisipasi sekitar 12.798 dan tebusan sebesar Rp342,54 miliar per 12 Oktober 2016.

Harta yang dilaporkan oleh wajib pajak mayoritas berasal dari Singapura dengan deklarasi harta Rp818,76 triliun terdiri dari deklarasi harta luar negeri Rp730,84 triliun dan repatriasi Rp87,91 triliun.

"Ini menunjukkan bahwa harta yang kembali ke Indonesia hanya 11 persen, sementara 89 persen masih tetap di Singapura," ujar Menkeu.


ANTARA

Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

3 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

3 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

4 hari lalu

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

Menteri Keuangan Israel menyerukan penghancuran total Kota Rafah, Deir al-Balah, dan Khan Younis di Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

5 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

6 hari lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

8 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

8 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

8 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

9 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

9 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya