TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah telah mengajukan pinjaman dari pemerintah Jepang untuk membiayai sembilan proyek baru. Nilai total kesembilan proyek itu mendekati US$ 1 miliar (setara Rp 9,3 triliun).Menko Perekonomian Boediono menilai suku bunga pinjaman yang ditawarkan pemerintah Jepang masih lebih murah dibandingkan negara kreditur atau lembaga pembiayaan lain. Karena itu, Indonesia tetap akan memanfaatkan tawaran Jepang kendati telah menaikkan suku bunga pinjaman dari 1,3 menjadi 1,5 persen tahun ini. “Secara umum pinjaman dari Jepang bunganya cukup murah daripada sumber lain,” katanya usai membuka rapat teknis Badan Pusat Statistik (BPS), di Jakarta, Rabu (1/2).Namun, Boediono menegaskan, usulan pinjaman itu sifatnya belum final. Pemerintah akan mengkaji lagi proyek-proyek yang diusulkan itu berdasarkan skala prioritas dan beban bunga. “Secara umum kita memang memerlukan (pinjaman Jepang). Tetapi kita akan kaji lagi. Kalau memang ada proyek yang beban bunganya atau persyaratannya terlalu berat, kita akan pertimbangkan,” ujarnya. Selain Jepang, pemerintah juga mengajukan pinjaman baru kepada kreditur lain seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Tetapi Boediono mengaku tidak tahu berapa angka tepatnya. Yang jelas, pinjaman terbesar memang berasal dari ketiga sumber itu. Ia menuturkan, usulan utang juga diajukan ke beberapa negara di Eropa melalui forum Consultative Group on Indonesia (CGI). Sejauh ini, belum diputuskan kapan forum itu akan diselenggarakan dan berapa pinjaman baru yang akan diajukan. Sebelumnya, Deputi Menko Perekonomian Bidang Pembiayaan dan Kerjasama Internasional Mahendra Siregar mengatakan proyek-proyek yang akan dibiayai dari pinjaman Jepang akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia. Misalnya, infrastruktur listrik, transportasi, dan pedesaan.Mahendra menjelaskan, 30 persen pinjaman (sekitar US$ 300 juta atau setara Rp 2,8 triliun) akan dikenai persyaratan baru berupa kenaikan tingkat suku bunga dan dana pendamping (dari 15 menjadi 25 persen). Misalnya, proyek pengairan di Semarang dan peningkatan Sumber Daya Manusia di pemerintahan akan dikenai skema ini. Selain itu, ada proyek yang hanya dinaikkan dana pendampingnya (preferential terms) yaitu infrastruktur pedesaan. Retno Sulistyowati