TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Hoang Anh Tuan mengklaim negaranyalah yang paling diuntungkan karena bergabung dengan Trans Pasific Partnership (TPP).

"Vietnam adalah negara yang paling diuntungkan karena bergabung dengan TPP, ada beberapa perhitungan yang mendukung hal itu," kata Anh Tuan di kantornya, Kamis 10 Desember 2015.

Di antaranya adalah kalkulasi produk domestik bruto (PDB). Tahun lalu, Produk Domestik Bruto Vietnam adalah US$ 186,2 miliar. Bergabung dengan TPP, menurut Anh Tuan, akan memberikan tambahan US$ 23 miliar pada PDB Vietnam pada 2020 dan US$ 33,5 miliar pada 2525.

Tambahan PDB itu terutama akan didukung lonjakan ekspor beberapa komoditas unggulan Vietnam seperti produk tekstil dan alas kaki ke negara-negara anggota TPP. Bagaimana tidak, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Jepang mengenakan bea masuk hingga 16 persen untuk produk tekstil dan alas kaki dari luar anggota TPP. Sementara produk dari Vietnam sebagai negara anggota bisa bebas bea masuk.

Tak hanya menikmati kelonggaran ekspor, Vietnam juga mendapat berkah investasi asing dengan bergabung ke TPP. Hoang menjelaskan, TPP sangat memperhatikan asal-usul barang ekspor (rules of origin). Anh Tuan mencontohkan, sepatu buatan Vietnam tak akan bebas bea masuk di Amerika Serikat jika ada komponen bahan bakunya diimpor dari negara yang bukan anggota TPP. Efeknya, banyak investor dari negara yang bukan anggota TPP seperti Cina atau India berinvestasi di Vietnam. "Ini tentunya membuka lapangan kerja lebih banyak," ujar Anh Tuan.

Toh TPP tak melulu soal perdagangan bebas. Hoang menyebut, ada 29 bab dalam perjanjian TPP, namun hanya 5 yang terkait langsung dengan perdagangan bebas. Hal lain yang diatur dalam perjanjian ini adalah ketentuan soal pelabelan, lingkungan, hak intelektual, ketenaga kerjaan, hingga penggunaan anggaran pemerintah.

Secara umum, Anh Tuan melihat, bergabug dengan TPP membawa perubahan positif di negerinya. "Dalam penggunaan anggaran pemerintah misalnya, kami melihat transparansi, dan lebih efisien" tuturnya.

Bagaimanapun, Anh Tuan mengakui, ada juga pihak-pihak yang tak mendukung TPP di negerinya. Suara kontra itu terutama datang dari pelaku industri yang dirugikan karena kalah saing, seperti industri baja. Sayangnya, tak banyak yang bisa dilakukan pemerintah. Insentif fiskal sulit diberikan karena tarif pajak sudah rendah. "Jadi kami minta agar tidak menambah investasi di sektor itu, lebih baik dialihkan ke sektor lain yang diuntungkan," tutur Anh Tuan.

Lalu, bagaimana jika Indonesia ingin bergabung dengan TPP? Anh Tuan menyatakan ada dampak positif dan negatif bagi negerinya. Positif karena kehadiran Indonesia di TPP akan menambah pasar bagi Vietnam. "Kontra karena produk ekspor Indonesia dan Vietnam sebenarnya hampir sama ya," ujarnya sembari tertawa.

Vietnam secara umum bersikap terbuka atas niat Indonesia bergabung dengan TPP. "Perdana Menteri kami dalam KTT ASEAN di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu sudah mengundang Presiden Indonesia untuk bergabung."

Pemerintah Indonesia memang sering menjadikan Vietnam sebagai "alasan" untuk bergabung dengan TPP. Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong misalnya, menyebut Vietnam lebih berhasil dalam mencari pasar untuk produk tekstilnya, termasuk dengan masuk ke TPP.

Menurut Thomas Lembong, rata-rata keuntungan industri tekstil itu hanya 8-13 persen. Maka jika untuk negara non-anggota seperti Indonesia dikenakan bea masuk hingga 16 persen, produk kita akan langsung kalah saing dari segi harga.

"10 tahun lalu produksi tekstil Vietnam hanya seperlima Indonesia, namun kini angka mereka sudah tiga kali lipat dari kita," kata Thomas Lembong di Jakarta beberapa waktu lalu.

PINGIT ARIA