Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perusahaan Garmen Boyolali Desak Pemerintah Ikut TPP

image-gnews
REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer
Iklan

TEMPO.CO, Boyolali - Meski tidak terlalu terdampak perlambatan ekonomi nasional, perusahaan berorientasi ekspor di Indonesia saat ini juga terkendala oleh ketatnya persaingan harga dengan perusahaan dari berbagai negara dalam memasarkan produknya di pasar internasional.

“Harga produk kami jadi kurang kompetitif karena pemerintah belum bergabung dalam Trade Pacific Partnership (TPP),” kata Human Resource Management General Manager PT ECO Smart Garment Indonesia (ESGI), Nurdin Setiawan, pada Selasa, 9 Februari 2016.

TPP atau Kemitraan Trans Pasific adalah sebuah blok perdagangan bebas yang beranggotakan 12 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Selandia Baru, Meksiko, Cile, Peru, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Vietnam.

Adapun PT ESGI adalah perusahaan patungan antara PT Pan Brothers Tbk dengan Mitsubishi Corporation Fashion yang memproduksi pakaian jadi merek dunia seperti Adidas, The North Face, Nike, Hugo Boss, dan lain-lain.

Tiap tahun, omzet PT ESGI ditargetkan mencapai 27,5 juta potong pakaian jadi setara Polo Shirt untuk diekspor ke sejumlah negara di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Di Boyolali, PT ESGI memiliki empat pabrik yang beroperasi sejak Agustus 2015 dan baru mempekerjakan sekitar 9.000 karyawan (dari total kebutuhan 12.000 karyawan).

Untuk memperluas ekspansi bisnisnya, tahun ini PT ESGI akan membangun tiga pabrik lagi di Jawa Tengah yang membutuhkan sekitar 9.000 karyawan. “Dari 100 persen produk yang kami ekspor, sekitar 30 persennya untuk pasar Amerika Serikat,” kata Nurdin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika pemerintah sudah bergabung dalam TPP, Nurdin berujar, perusahaan berorientasi ekspor di Indonesia bisa lebih banyak menjual produknya ke blok ekonomi TPP. Harga jual produknya pun dapat bersaing karena TPP nyaris mengapuskan tarif perdagangan antar negara di dalamnya.

Menurut Nurdin, kontribusi ekspor tekstil Indonesia (terhadap total ekspor industri nasional) baru sekitar 1,8 persen. ‘Angka itu sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi ekspor tekstil Cina yang mencapai 25 persen,” ujar Nurdin.

Saat membuka Rapat Kerja Nasional APDESI di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, pada 26 Desember lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan produk dari Indonesia akan dikenai pajak 15 - 20 persen jika dijual ke negara-negara peserta TPP. “Kalau tidak bergabung, kita tidak bisa jualan apa-apa,” kata Jokowi.

Menurut Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah, Lilik Setiawan, mengubah orientasi pasar dari nasional ke internasional adalah suatu keniscayaan bagi perusahaan tekstil untuk bertahan menghadapi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. “Ekspor musti dioptimalkan karena mayoritas bahan bakunya dari impor yang dibeli dengan dolar,” kata Lilik.

DINDA LEO LISTY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Puluhan Ribu Kontainer sempat Tertahan di Pelabuhan karena Aturan Impor, Apa Isinya?

10 menit lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memantau langsung  penumpukan kontainer di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok.
Puluhan Ribu Kontainer sempat Tertahan di Pelabuhan karena Aturan Impor, Apa Isinya?

Puluhan ribu kontainer sempat tertahan di pelabuhan karena aturan impor. Apa saja isinya?


Kontainer Menumpuk di Pelabuhan, Kementerian Perindustrian dan Perdangan Saling Kritik

2 jam lalu

1. Menteri Keuangangan Sri Mulyani (Paling Kanan) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Kedua dari kanan) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat melakukan pelepasan secara simbolis kontainer yang tertahan akibat izin impor. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kontainer Menumpuk di Pelabuhan, Kementerian Perindustrian dan Perdangan Saling Kritik

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian saling tuding sebagai biang menumpuknya ribuan kontainer barang impor di pelabuhan


Kemenperin Pastikan Tak Ada Keluhan dari Pelaku Usaha saat Pertek Berlaku

17 jam lalu

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif dan jajarannya melakukan konferensi pers di Ruang Rajawali, Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan pada Senin, 20 Mei 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kemenperin Pastikan Tak Ada Keluhan dari Pelaku Usaha saat Pertek Berlaku

Kemenperin memastikan sejak regulasi terkait pertimbangan teknis (Pertek) yang mengatur impor berlaku, tidak ada keluhan dari pelaku industri


Menteri perdagangan Zulkifli Hasan Dorong APEC Adopsi Digitalisasi di Industri Rantai Pasok

23 jam lalu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama delapan puluh kedua DPD dan sekertaris PAN se-Indonesia usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 10 Mei 2024. Zulhas membantah pertemuan dengan presiden terkait permintaan jatah kursi menteri. TEMPO/Subekti.
Menteri perdagangan Zulkifli Hasan Dorong APEC Adopsi Digitalisasi di Industri Rantai Pasok

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dengan mengadopsi teknologi digital di industri rantai pasok


Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

2 hari lalu

Sri Mulyani memaparkan masalah impor bukan hanya tanggung jawab satu institusi saja. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.


Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

4 hari lalu

Tumpukan peti kemas di Pelabuhan New Priok Container Terminal One (NPCT1) Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi penurunan ekspor dan impor pada Januari 2024. Nilai ekspor Januari 2024 turun jika dibandingkan bulan sebelumnya pada Desember 2023 yang sebesar 22,39 USD miliar. TEMPO/Tony Hartawan
Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.


KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

4 hari lalu

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Djatmiko Bris Witjaksono mewakili Menteri Perdagangan RI bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri Sesi I Pertemuan Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation Ministerial Meeting/APEC AMM) 2023 Plenary di San Francisco, Amerika Serikat (AS). (Dok. Kemendag)
KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik


Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

5 hari lalu

Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kasan.
Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.


Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)


Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

10 hari lalu

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kementerian Perdagangan Isy Karim (kiri) saat melihat produk UMKM dalam Pameran Mall to Mall Produk UMKM yang digelar di pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu, 8 November 2023. ANTARA/Sinta Ambar
Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar