Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yang Lain Sudah Keluar, Indonesia Tetap Ingin Masuk TPP  

image-gnews
Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU, Enggartiasto Lukita saat selesai seminar KPPU di Balai Sudirman, Jakarta, 26 Oktober 2016. TEMPO/Tongam
Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU, Enggartiasto Lukita saat selesai seminar KPPU di Balai Sudirman, Jakarta, 26 Oktober 2016. TEMPO/Tongam
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan Indonesia masih berminat bergabung dengan Trans Pacific Partnership (TPP), meski beberapa negara—termasuk Amerika Serikat menyatakan akan menarik diri. “Kita tetap jalan,” kata Enggar di kantornya, 22 November 2016.

Enggar sendiri mengaku cukup terkejut dengan langkah Trump. “Mereka sebagai negara penggagas atau leader tapi malah akan menghentikan dan menarik diri," ujarnya. Kerangka kerja sama perdagangan bebas TPP memang diinisiasi Barack Obama. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2011 di Honolulu, Hawaii, Obama secara masif mempromosikan TPP.

Menurut Enggar, kampanye Trump sebelum terpilih sebagai presiden memang cenderung menutup diri. Meski, menurut dia, hal itu sah saja karena kelesuan ekonomi global membuat setiap negara cenderung menutup diri. "Memang penyampaiannya terkadang terlalu vulgar dan menjadi ancaman pada era globalisasi," tuturnya.

Peluang dan tantangan TPP pun masih terus dikaji. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti mengatakan, "Jadi atau tidak akan tetap dikaji karena TPP ini telah dirancang sebelum Donald Trump terpilih.” 

Menurut Tjahya, pengkajian TPP sampai saat ini masih berlanjut di Kementerian Perdagangan. "Perubahannya bagaimana, masih belum dapat dibuka dan kami juga belum bicarakan dengan menko," katanya.

Adapun presiden baru terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, memutuskan untuk menarik diri dari kesepakatan perdagangan bebas bernama Trans Pacific Partnership (TPP). Dalam video rencana seratus harinya, Trump menyatakan akan menarik Amerika Serikat dari TPP pada hari pertama dia menjalankan tugasnya di Gedung Putih pada 20 Januari 2017. Menurut Trump, perjanjian TPP menghancurkan lapangan kerja di negerinya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memberikan tanggapan. Seperti dikutip Reuters, Abe—yang ikut datang dalam acara perkumpulan pemimpin negara anggota TPP di Lima, Peru, Sabtu pekan lalu—mengatakan, "TPP akan tidak berarti tanpa Amerika Serikat.”

Sebelumnya, Vietnam telah lebih dulu menyatakan akan mundur dari keanggotaan TPP. Sebab, sikap Amerika Serikat makin meragukan setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden. “Amerika Serikat telah mengumumkan untuk menunda submisi TPP ke parlemennya. Dengan demikian, tak ada lagi alasan yang cukup bagi Vietnam untuk meratifikasi perjanjian itu,” ucap Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc seperti dikutip Reuters, 17 November 2016.

Menurut Phuc, negaranya telah memiliki 12 perjanjian perdagangan dengan berbagai mitra dan kawasan lain. “Bergabung dengan TPP merupakan hal baik. Namun, tanpa itu pun, kami akan melanjutkan integrasi ekonomi melalui program-program yang telah kami ikuti.”

ODELIA SINAGA PINGIT ARIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

11 jam lalu

Tumpukan peti kemas di Pelabuhan New Priok Container Terminal One (NPCT1) Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi penurunan ekspor dan impor pada Januari 2024. Nilai ekspor Januari 2024 turun jika dibandingkan bulan sebelumnya pada Desember 2023 yang sebesar 22,39 USD miliar. TEMPO/Tony Hartawan
Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.


KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

22 jam lalu

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Djatmiko Bris Witjaksono mewakili Menteri Perdagangan RI bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri Sesi I Pertemuan Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation Ministerial Meeting/APEC AMM) 2023 Plenary di San Francisco, Amerika Serikat (AS). (Dok. Kemendag)
KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik


Biden dan Trump Sepakati Dua Sesi Debat Calon Presiden AS

1 hari lalu

Donald Trump dan Joe Biden. REUTERA
Biden dan Trump Sepakati Dua Sesi Debat Calon Presiden AS

Biden dan mantan presiden Donald Trump sepakat untuk menggelar dua debat kampanye pada Juni dan September dalam pemilihan presiden AS tahun ini


Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

1 hari lalu

Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kasan.
Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.


Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)


Hadir sebagai Saksi Kasus Donald Trump, Ini Profil Bintang Film Dewasa Stormy Daniels

5 hari lalu

Stormy Daniels merupakan aktris dan sutradara film dewasa yang nama aslinya adalah Stephanie Clifford. Ia mengungkapkan menerima uang sebagai imbalan agar tetap diam tentang hubungan seksualnya dengan Trump pada 2006. Trump membantah pernah berselingkuh dengan Daniels. Dia menyebut pembayaran itu sebagai transaksi pribadi yang sederhana. REUTERS
Hadir sebagai Saksi Kasus Donald Trump, Ini Profil Bintang Film Dewasa Stormy Daniels

Bintang film dewasa Stormy Daniels hadir sebagai saksi dalam kasus pidana Donald Trump pada Selasa, 7 Mei 2024. Ini profilnya.


Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

7 hari lalu

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kementerian Perdagangan Isy Karim (kiri) saat melihat produk UMKM dalam Pameran Mall to Mall Produk UMKM yang digelar di pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu, 8 November 2023. ANTARA/Sinta Ambar
Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar


Bintang Film Dewasa Stormy Daniels Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Donald Trump

10 hari lalu

Stormy Daniels dan Karen McDougal (Reuters)
Bintang Film Dewasa Stormy Daniels Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Donald Trump

Stormy Daniels, bintang film dewasa yang menjadi pusat persidangan uang tutup mulut mantan presiden Donald Trump, akan bersaksi


Sekelompok Hakim AS Konservatif Tolak Pekerjakan Lulusan Universitas Columbia Pro-Palestina

10 hari lalu

Pengunjuk rasa mahasiswa berkemah di dekat pintu masuk Hamilton Hall di kampus Universitas Columbia, di New York, AS, 30 April 2024. Mary Altaffer/Pool via REUTERS
Sekelompok Hakim AS Konservatif Tolak Pekerjakan Lulusan Universitas Columbia Pro-Palestina

Tiga belas orang hakim federal konservatif di AS memboikot lulusan Universitas Columbia karena protes pro-Palestina.


Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

14 hari lalu

Petugas memeriksa barang bawaan calon penumpang pesawat yang telah dipindai menggunakan perangkat `X-ray Automated Tray Return System` di Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa 3 September 2019. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai