TEMPO.CO,Surabaya - Jawa Timur membutuhkan pembiayaan sekitar Rp 500 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8,11-8,20 persen pada 2019. Target pembiayaan sebesar itu dapat diperoleh dari investasi masyarakat ataupun pasar modal.
"Tidak mungkin hanya mengandalkan perbankan, karena pembiayaan dari perbankan hanya Rp 50 triliun. Sehingga sisanya yang Rp 450 triliun itu bisa didapatkan dari pasar modal, baik saham maupun obligasi," kata Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Ito Warsito di sela-sela Investor Summit and Capital Market Expo di Surabaya, Rabu, 20 Agustus 2014.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyebutkan empat cara untuk mendongkrak investasi di Jawa Timur. Di antaranya, penerapan government guarantee. "Yakni kemudahan perizinan, ketersediaan lahan, pembangkit energi, dan tenaga kerja," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun menyediakan unit reaksi cepat yang siap membantu mempercepat penyelesaian pengurusan perizinan investasi. Contohnya, mencarikan lahan sehingga investor mendapatkan kemudahan serta kepastian.
"Investor lungguh thok (duduk saja), nanti kita yang carikan tanah. Kami ada insentif sebesar 14 persen dari government spending. Sebab, pelayanan dasar tidak bisa diambilkan dari obligasi," katanya. (Baca juga: JawaTimur Dorong Transaksi Perdagangan Elektronik)
Ribuan hektare lahan, lanjut Soekarwo, masih tersedia di Jawa Timur. Ia menyebutkan 15 ribu hektare lahan di Mojokerto siap disulap menjadi Silicon Valley-nya Indonesia. "Tugas kami menghubungkan daerah mana yang siap, yang ada lahan potensial untuk investasi dengan investor yang membutuhkan lahan," katanya.
Ketersediaan sumber energi pun, kata dia, masih memadai. Soekarwo mengklaim listrik di Jawa Timur masih surplus sekitar 2.000 MW. "Seperti Gunung Pandan memiliki potensi panas bumi yang bisa digunakan membangkitkan listrik 25 megawatt (MW)," katanya. Adapun power plant Arjuno-Welirang mempunyai potensi membangkitkan listrik 200 MW dan Songgoriti 25 MW.
Ekonom Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel
14 hari lalu
Ekonom Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel
Ekonom sekaligus Pendiri Indef Didik J. Rachbini mengingatkan pemerintah Indonesia, termasuk Presiden terpilih dalam Pilpres 2024, untuk mengantisipasi dampak konflik Iran dengan Israel.