Peringkat Indonesia Bisa Naik setelah Keluar Dari Daftar Hitam FATF

Reporter

Editor

Jumat, 11 Februari 2005 16:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah optimitis peringkat Indonesia akan meningkat setelah keluar dari daftar hitam lembaga internasional pemberantas pencucian uang atau Financial Action Task Force for Money Laundering (FATF).Menteri Perekonomian Aburizal Bakrie mengatakan, setelah keluar dari daftar hitam negara yang dianggap tidak kooperatif dalam masalah pencucian uang, risiko Indonesia (country risk) akan semakin berkurang. "Otomatis peringkat kita (Indoensia) akan naik, sehingga investasi yang harus dibayarkan pemerintah dan swasta rendah," kata Aburizal kepada wartawan di Deperteme Keuangan, Jumat (11/2).Ia menambahkan, dengan keluarnya Indonesia dari daftar hitam FATF, transaksi keuangan Indonesia sudah tidak dicurigai lagi. Sehingga tahun depan diharapkan peringkat Indonesia bisa mencapai layak investasi (investment grade).Seperti diketahui, lembaga pemeringkatan internasional Fitch menaikkan peringkat utang jangka panjang Indonesia dalam valas dari B plus menjadi BB minus. Peringkat utang jangka pendek juga naik menjadi B dengan prospek positif. Sebelumnya, Standard & Poors (S&P) juga menaikkan peringkat utang jangka panjang Indonesia dari B menjadi B plus. Kendati sudah baik, sampai saat ini peringkat Indonesia belum masuk layak investasi, yaitu BBB versi S&P. Menurut Aburizal, keberhasilan Indonesia ke luar dari daftar hitam FATF tersebut tidak terlepas dari lobi yang dilakukan para menteri yang diutus Presiden SBY ke beberapa negara. Dalam lobi, Indonesia menegaskan sudah memenuhi beberapa persyaratan yang diminta FATF. "Perjanjian bilateralnya pun sudah mulai kita jalankan," katanya. Selain itu, kata Aburizal, masalah-masalah peraturan yang diminta FATF telah dikembangkan. Itu termasuk beberapa tersangka kasus pencucian uang sudah dikenakan tindakan dan sanksi. "Kami berhasil meyakinkan negara-negara FATF, Indonesia telah menjalankan apa yang diminta." Evy Flamboyan

Berita terkait

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

6 hari lalu

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

Nilai tukar rupiah yang melemah menambah beban karena banyak utang pemerintah dalam denominasi dolar AS.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

8 hari lalu

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

Erick Thohir mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

9 hari lalu

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

Erick Thohir mengarahkan agar BUMN membeli dolar secara optimal dan sesuai kebutuhan di tengah memanasnya geopolitik dan penguatan dolar.

Baca Selengkapnya

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

10 hari lalu

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

26 hari lalu

Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

Presiden Joko Widodo tak menyangkal ada kekurangan membayar pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) soal utang pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

52 hari lalu

BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

BI mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 senilai US$ 144 miliar.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

54 hari lalu

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

57 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

58 hari lalu

Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

59 hari lalu

Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

Utang pemerintah di era Jokowi menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.

Baca Selengkapnya