TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyatakan Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan anggaran dari pemanfaatan serapan karbon (kredit karbon). Ia menyebut jumlah kredit karbon Indonesia mencapai 577 juta ton.

“Dengan kredit karbon kita bisa dapat sekitar Rp 190 triliun,” ujar Hashim dalam acara Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta.

Hashim menyebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang melakukan verifikasi penyerapan karbon secara nasional pada tahun 2021 hingga 2023 bersama dengan pemerintah melalui Kementerian Lingkuhan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hasilnya, potensi serapan karbon Indonesia mencapai 600 juta ton atau sekitar 200 juta ton per tahunnya.

Hashim mengkalkulasi, nilai kredit karbon nasional tersebut dapat mencapai Rp 190 triliun dengan nilai jual karbon US$ 10 per ton. Adapun, hasil dari pemanfaatan penyerapan karbon ini, kata Hashim, akan digunakan untuk membiayai program quick wins Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis dan Pembangunan 3 Juta Rumah.

“Saya sangat optimistis kita ada dana. Bahkan ada dana yang belum dihitung dan akan masuk ke APBN kita. So, saya yakin program makan bergizi dan perumahan akan dilaksanakan,” ucapnya.

Adik Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan, pemerintah akan menawarkan kredit karbon ini kepada negara-negara penghasil emisi, seperti Arab Saudi, Qatar, dan Abu Dhabi.

Labih lanjut, Hashim mengatakan, Prabowo telah menunjuknya untuk menjadi delegasi Indonesia dalam Conference of the Praties (COP29) di Baku, Azerbaijan yang akan dilaksanakan pada November mendatang. Adapun, konferensi ini, kata Hashim, membahas mengenai perubahan iklim. Di dana, ia akan menawarkan kredit karbon ini pada negara-negara pembeli potensial.

“Karena memang dari dulu sudah 10 hingga 15 tahun saya peduli dengan hal ini,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto manargetkan perolehan sampai Rp 1.000 triliun (atau sekitar US$ 65 miliar) pada 2028 dari penjualan kredit emisi karbon berbagai proyek seperti pelestarian hutan hujan.

Melansir dari Reuters, sebuah badan pengatur baru terkait perdagangan karbon akan dibentuk untuk mengawasi berbagai upaya mencapai target emisi Indonesia berdasarkan perjanjian Paris, kata Ferry Latuhihin, salah satu penasihat Prabowo untuk kebijakan iklim, Jumat, 13 September 2024.

Badan tersebut akan membentuk "misi khusus" yang akan mengelola dana hijau dan mengoperasikan berbagai proyek pengimbangan karbon, katanya. Proyek-proyek tersebut akan mencakup pelestarian hutan, reboisasi, dan penanaman kembali lahan gambut dan bakau, untuk menghasilkan kredit karbon yang dapat dijual secara internasional, kata Ferry.

Targetnya adalah mencapai penjualan Rp1.000 triliun ($65 miliar) pada tahun 2028. "Kita perlu memanfaatkan keunggulan komparatif kita, yaitu alam," ujar Ferry.

Target itu berpotensi membantu salah satu dari 10 penghasil emisi teratas dunia dan rumah bagi hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia memenuhi tujuannya untuk mencapai netralitas karbon bersih pada tahun 2060.

Pilihan Editor: Budiman Sudjatmiko Ditunjuk Prabowo jadi Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, Bagaimana Nasib Bukit Algoritma?