TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Suyus Windayana mengatakan akan memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tidak terpakai untuk menyediakan lahan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku sudah melakukan inventarisasi tata ruang untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang potensial untuk pembangunan perumahan.
"Semua aset-aset pemerintah yang idle, yang belum dimanfaatkan mungkin nanti kita manfaatkan untuk pembangunan rumah, tapi kalau di perkotaan lebih cenderung untuk high-rise building, apartemen," ujarnya saat ditemui dalam acara Focus Group Discussion Pengembangan Reforma Agraria Badan Bank Tanah di Ballroom Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis 24 Oktober 2024.
Untuk rencana pembangunan hunian di perkotaan, Suyus mengatakan akan mulai untuk wilayah Jakarta terlebih dahulu. Saat ini, Suyus berujar telah berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk mendata wilayah-wilayah yang dapat membangun perumahan.
"Kami sedang melakukan evaluasi terhadap semua, sudah koordinasi awal dengan Satgas Perumahan terkait 1 juta rumah yang ada di perkotaan. Kami sedang inventarisasi semua tata ruang," imbuhnya.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga berpesan kepada Bank Tanah agar proaktif dalam memperoleh lahan, tidak hanya mengandalkan pelepasan atau lahan yang tidak digunakan, tetapi juga dapat memanfaatkan tanah dari sektor kehutanan dan transmigrasi.
"Dari Satgas Perumahan udah nagih-nagih karena mereka berpikir tanahnya masih banyak sekali. Padahal tanah kami masih cukup minim untuk kelas pembangunan," ujarnya.
Suyus membeberkan bahwa banyak tanah dari transmigrasi yang hak pengelolaannya (HPL) tidak diberikan kepada masyarakat, tetapi dikerjakan oleh pihak ketiga. Karena itu, Kementerian ATR/BPN berencana untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Bank Tanah.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan merealisasikan program 3 juta rumah yang dijanjikan saat kampanye. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah akan membangun 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.
Program tersebut bertujuan menjamin pembangunan hunian dan rumah murah terjangkau berkualitas dengan sanitasi yang baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Terutama bagi generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Program ini diharapkan mampu mengurangi angka backlog perumahan atau kesenjangan antara total hunian terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan pada 2010 tercatat 13,5 juta unit. Sedangkan 13 tahun kemudian, atau pada 2023, angkanya hanya turun tipis di level 12,7 juta unit alias hanya susut 6 persen atau sekitar 800 ribu unit.
Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam tulisan ini
Pilihan Editor: Rekam Jejak Mari Elka Pangestu, Utusan Khusus Prabowo yang Pernah Didesak Mundur dari Kursi Mendag
