TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo buka suara ihwal kabinet gemuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, kerap mendapat komentar terkait kabinet gemuk yang berisi 48 kementerian tersebut.
“Komentarnya biasanya, kok bisa gemuk? Nanti takutnya high cost, little output,” ujarnya dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta.
Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, Hashim mengatakan, Prabowo akan mengevaluasi kepada Menteri dan Wakil Menterinya dalam enam bulan ke depan. Lebih lanjut, ia menyebut, evaluasi akan dilakukan pada bulan Maret atau April tahun 2025.
CEO Arsari Grup itu menyebut, Prabowo akan mengevaluasi para menteri dan wakil menterinya jika terbukti melakukan penyelewengan. Penyelewengan ini, kata dia juga termasuk tindakan korupsi ataupun tidak bekerja secara efisien.
“Dia (Prabowo) orangnya tegas,” ujar Hashim.
Meski kabinet kakak kandungnya itu dianggap gemuk, menurut Hashim, yang terpenting adalah hasil kerja dari 48 kementerian itu.
Ia mengatakan, “Ini agak gemuk memang, tapi yang penting outputnya apa.”
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat mentri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2024.
Ada 108 orang yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi pembantunya dalam pemerintahan. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.
Komposisi kabinet Prabowo-Gibran itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah jumlah menteri dan wakil menteri yang bertambah dari kabinet pemerintahan sebelumnya.
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan mengatakan, penambahan jumlah kementerian di kabinet Presiden Prabowo Subianto tidak efisien. Saat ini Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 diisi oleh tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.
Fadhil menilai perubahan akan membuat tantangan di masa awal pemerintahan Prabowo lebih berat. “Risiko dari kabinet super gemuk dalam 1-2 tahun ke depan, selain soal inefisiensi, gerakannya sudah pasti lamban,” kata dia lewat pernyataan resmi, Selasa, 22 oktober 2024.
Padahal, Fadhil mengatakan, Prabowo ingin gerak cepat dalam pelaksaan berbagai program dan visinya. Masalah lain yang akan datang adalah berkaitan dengan koordinasi. Dengan kabinet gemuk ditambah berbagai menteri koordinator dan badan, maka koordinasi kemungkinan besar sulit. “Siapa bertanggung jawab dan satu dengan lainnya timbul overlapping,” kata dia.
Ia menambahkan bakal ada masalah tumpang tindih kewenangan. Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) misalnya, tugas dan fungsinya bisa saja saling bertumpuk dengan kementerian koordinator yang juga terkait pangan. “Bisa timbul persoalan antara para menteri,” ujarnya.
Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Terpopuler Bisnis: Gaji dan Fasilitas Ajudan Prabowo, Alasan Gen Z Rentan Terjerat Pinjol
