TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (Otorita IKN). Ia menyebut, jabatan ini setara dengan menteri.
“Dengan Pak Basuki Hadimuljono, IKN akan diteruskan dengan sarana-sarana yang harus dilengkapi,” ujar Hashim dalam acara Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Penunjukkan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN ini, kata Hashim, menunjukkan komitmen dan keseriusan Prabowo untuk meneruskan proyek IKN.
Hashim menyebut, IKN akan diteruskan dengan sarana-sarana yang harus dilengkapi. Hal ini, kata dia, agar IKN siap menjadi ibu kota yang fungsional.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY buka suara soal nasib proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraannya, menurut AHY, Prabowo memiliki keinginan melanjutkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
“Tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan,” ujar AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024.
Pasalnya, kata AHY, pembangunan yang mesti diperhatikan pemerintah bukan hanya proyek IKN. Namun, ada proyek-proyek strategis nasional lainnya di berbagai wilayah. Pembangunan tersebut mesti turut diperhatikan untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, serta untuk meningkatkan kualitas masyarakat.
Selain itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengatakan, Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian PU untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) hingga tanggul laut raksasa (giant sea wall).
“Nanti saya akan ikut Pak Menteri ya soal (program prioritas), yang jelas beberapa hal yang disampaikan Pak Prabowo, IKN lanjut, kemudian terkait giant sea wall,” kata Diana saat ditemui di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024.
Ia memastikan, Kementerian PU akan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang belum selesai, seperti pembangunan jalan bebas hambatan atau tol hingga bendungan.
Pembangunan IKN dimulai di era pemerintahan Presiden Jokowi. Pembangunan ibu kota baru ini dirancang dalam lima tahap hingga 2045. Pembangunan IKN disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun, yang dialokasikan pemerintah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen dan non-APBN 80 persen. Hingga groundbreaking tahap VII, investasi yang masuk baru tercatat Rp 58 triliun.
Keberlanjutan pembangunan IKN kemudian menjadi pertanyaan setelah Presiden Jokowi lengser dari jabatannya. Musababnya, Prabowo tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraan usai pelantikan dirinya di MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024.
Riri Rahayu berkontribusi dalam artikel ini
Pilihan Editor: Prabowo Akan Evaluasi Kinerja Kabinet dalam 6 Bulan, Hashim Djojohadikusumo: Dia Tegas
