TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi kinerja menteri dan wakil menteri enam bulan setelah dilantik pada 21 Oktober 2024, kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta.
"Evaluasi akan dilakukan pada bulan Maret atau April tahun 2025," kata adik kandung Prabowo itu.
CEO Arsari Grup itu menyebut, Prabowo akan mengevaluasi para menteri dan wakil menterinya jika terbukti melakukan penyelewengan. Penyelewengan ini, kata dia juga termasuk tindakan korupsi ataupun tidak bekerja secara efisien.
“Dia (Prabowo) orangnya tegas,” ujar Hashim.
Prabowo dalam sidang kabinet pertamanya, Rabu, mengingatkan para menteri untuk mengurangi kegiatan seremonial atau kunjungan ke luar negeri yang tidak terlalu penting.
"Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi," katanya.
"Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding, belajar Pramuka ke negara lain ya. Saya minta efisien."
Prabowo juga minta kabinetnya untuk memangkas birokrasi dan meninjau ulang proyek-proyek mercusuar.
"Pelajari kembali semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar, semua ditujukan kepada yang saya sampaikan pada pidato saya di depan majelis perwakilan rakyat pada hari pelantikan saya," katanya.
Belum diketahui apakah evaluasi yang dilakukan Prabowo nantinya akan diikuti reshuffle kabinet. Pada pemerintahan Presiden Jokowi, penggantian menteri dilakukan pertama kali pada Agustus 2015 atau 10 bulan setelah pelantikan.
Hashim juga bicara tentang kekhawatiran masyarakat terhadap besarnya jumlah anggota Kabinet Merah Putih yang sampai 48 menteri dan 55 wakil menteri.
Menurut dia, yang terpenting adalah hasil kerja dari 48 kementerian itu. “Ini agak gemuk memang, tapi yang penting outputnya apa.”
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan mengatakan, penambahan jumlah kementerian di kabinet Presiden Prabowo Subianto tidak efisien. Saat ini Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 diisi oleh tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.
Fadhil menilai perubahan akan membuat tantangan di masa awal pemerintahan Prabowo lebih berat. “Risiko dari kabinet super gemuk dalam 1-2 tahun ke depan, selain soal inefisiensi, gerakannya sudah pasti lamban,” kata dia lewat pernyataan resmi, Selasa, 22 oktober 2024.
Padahal, Fadhil mengatakan, Prabowo ingin gerak cepat dalam pelaksaan berbagai program dan visinya. Masalah lain yang akan datang adalah berkaitan dengan koordinasi. Dengan kabinet gemuk ditambah berbagai menteri koordinator dan badan, maka koordinasi kemungkinan besar sulit. “Siapa bertanggung jawab dan satu dengan lainnya timbul overlapping,” kata dia.
Ia menambahkan bakal ada masalah tumpang tindih kewenangan. Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) misalnya, tugas dan fungsinya bisa saja saling bertumpuk dengan kementerian koordinator yang juga terkait pangan. “Bisa timbul persoalan antara para menteri,” ujarnya.
Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor IMF Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,1 Persen, Bos BCA: Bisa 8 Persen seperti Target Prabowo tapi Ada Syaratnya
