Pemindahan ASN ke IKN Menunggu Kesiapan Ekosistem, Menpan RB: Masih Ada Jalan Berdebu

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Grace gandhi

Rabu, 2 Oktober 2024 15:34 WIB

Suasana pembangunan rumah susun (rusun) hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan melakukan pembangunan rusun ASN di IKN dengan total keseluruhan 47 menara atau tower rusun dalam rangka mendukung pemindahan ASN secara bertahap mulai 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) belum menemukan titik terang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah masih menunggu pembangunan ekosistem ibu kota baru di Kalimantan Timur itu tuntas.

"Sebenarnya ada lebih dari 500 unit apartemen (hunian ASN) selesai. Tapi ada infrastruktur jalan yang kadang masih berdebu," kata Azwar Anas usai acara SAKIP Awards di Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024.

Selain persoalan infrastruktur jalan yang belum sempura, Azwar Anas berujar, pemindahan ASN ke IKN menungggu kesiapan sistem digital. Karena itu, menurut dia, Presiden Jokowi menginstruksikan agar kesiapan-kesiapan ini disempurnakan.

Kendati begitu, Azwar Anas mengklaim Kemenpan RB sudah menyiapkan berbagai rencana pemindahan ASN ke IKN. Persiapan-persiapan tersebut, kata dia, juga terus dimatangkan.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pemindahan ASN ke IKN pada Juli 2024. Target itu kemudian mundur ke September 2024. Namun, jadwal pemindahan ASN pada September ternyata belum terlaksana. Azwar Anas tidak membeberkan apakah ada pemindahan dalam rentang waktu sebulan ke depan.

Advertising
Advertising

"Kami menunggu instruksi," ujar Azwar Anas. "Kami lagi menunggu arahan presiden."

Pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai terus mundurnya rencana pemindahan ASN ke IKN sebagai bentuk kegagalan perencanaan pemerintah. Ia berujar, persoalan ini tidak semata-mata disebabkan ketidaksiapan ekosistem.

Menurut Achmad, penundaaan pemindahan ASN ke IKN juga terjadi karena adanya resistensi dari ASN. Kekhawatiran ASN akan kehidupan di IKN, terutama soal kesiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung, ditengarai menjadi alasan utama di balik penolakan pemindahan ini. ASN, menurut Achmad, tidak merasa diuntungkan jika pindah ke IKN.

"Tanpa adanya jaminan yang jelas dari pemerintah mengenai kondisi di IKN, resistensi ini kemungkinan akan terus meningkat dan semakin memperlambat proses pemindahan," kata dia kepada Tempo, Jumat, 30 Agustus 2024.

Pilihan Editor: Perusahaan AS Bangun Pabrik Panel Surya Rp 8 Triliun di Kawasan Industri Terpadu Batang

Berita terkait

Siap-siap Lengser, Presiden Jokowi Sudah Mengajukan Pindah Domisili ke Solo

12 menit lalu

Siap-siap Lengser, Presiden Jokowi Sudah Mengajukan Pindah Domisili ke Solo

Presiden Jokowi akan tinggal di Solo setelah lengser 20 Oktober 2024. Ia akan menempati rumah pensiun dan berhak atas pensiun Rp30 juta per bulan.

Baca Selengkapnya

Riset Celios: Ekspor Pasir Laut Menguntungkan Pengusaha, Bukan Negara

2 jam lalu

Riset Celios: Ekspor Pasir Laut Menguntungkan Pengusaha, Bukan Negara

Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan terbaru terkait pembukaan ekspor pasir laut. Dianggap menguntungkan pengusaha bukan negara

Baca Selengkapnya

KPK Berharap Capim Terpilih Berintegritas, Eks Penyidik Sebut Ada Proses Politis

3 jam lalu

KPK Berharap Capim Terpilih Berintegritas, Eks Penyidik Sebut Ada Proses Politis

Tessa mengatakan, KPK berharap setelah nama 10 capim KPK ini diserahkan, para wakil rakyat di Komisi III dapat memilih yang terbaik.

Baca Selengkapnya

Perusahaan Adik Prabowo Subianto Ikut Daftar Calon Penambang Pasir Laut

3 jam lalu

Perusahaan Adik Prabowo Subianto Ikut Daftar Calon Penambang Pasir Laut

Anak perusahaan Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto, ikut mendaftar sebagai calon penambang pasir laut.

Baca Selengkapnya

10 Tahun Jokowi, Ekonom Sebut Pemerintah Gagal Jalankan Industrialisasi

4 jam lalu

10 Tahun Jokowi, Ekonom Sebut Pemerintah Gagal Jalankan Industrialisasi

Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyatakan dua periode pemerintahan Jokowi gagal menjalankan industrialisasi. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Maaf Lagi: Saya Manusia Biasa yang Penuh Kesalahan

5 jam lalu

Jokowi Minta Maaf Lagi: Saya Manusia Biasa yang Penuh Kesalahan

Presiden Jokowi pamitan lagi. Kali ini di Pasar Kefamenanu, Timor Tengah Utara, NTT.

Baca Selengkapnya

Sosok Sultan Najamudin yang Kalahkan La Nyalla Mattalitti, Resmi Memimpin DPD RI Periode 2024-2029

5 jam lalu

Sosok Sultan Najamudin yang Kalahkan La Nyalla Mattalitti, Resmi Memimpin DPD RI Periode 2024-2029

Sultan Najamudin terpilih sebagai Ketua DPD RI 2024-2029, mengalahkan Aa La Nyalla Mattalitti. Pernah maju sebagai Wakil Gubernur Bengkulu.

Baca Selengkapnya

Azwar Anas Sebut Pilkada Serentak 2024 Bukan Sekadar Momen Politik: Mendorong Program Pusat Sejalan dengan Daerah

6 jam lalu

Azwar Anas Sebut Pilkada Serentak 2024 Bukan Sekadar Momen Politik: Mendorong Program Pusat Sejalan dengan Daerah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut Pilkada Serentak 2024 bukan sekadar momen politik.

Baca Selengkapnya

Profil 10 Nama yang Lolos Calon Dewan Pengawas KPK

6 jam lalu

Profil 10 Nama yang Lolos Calon Dewan Pengawas KPK

10 nama calon Dewan Pengawas KPK yang lolos seleksi telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Berikut profil singkatnya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingin Pos Lintas Batas Negara Tumbuhkan Ekonomi Rakyat, Ini Contohnya

6 jam lalu

Jokowi Ingin Pos Lintas Batas Negara Tumbuhkan Ekonomi Rakyat, Ini Contohnya

Presiden Jokowi mengharapkan Pos Lintas Batas Negara di sejumlah wilayah di Indonesia bisa menubuhkan sentra-sentra ekonomi baru.

Baca Selengkapnya