Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Azwar Anas Sebut Pilkada Serentak 2024 Bukan Sekadar Momen Politik: Mendorong Program Pusat Sejalan dengan Daerah

image-gnews
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, seusai menghadiri acara penandatanganan antara KPK - Kemenpan RB, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 27 September 2024. KPK bersama Kemenpan RB resmi menandatangani nota kesepahaman (MOU) dalam upaya pencegahan dan monitoring tindak pidana korupsi pada penyelenggara pemerintahan, melalui penguatan kebijakan dan regulasi serta transformasi digital Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan SDM aparatur negara, reformasi birokrasi, pendidikan antikorupsi dan penguatan peran serta masyarakat. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, seusai menghadiri acara penandatanganan antara KPK - Kemenpan RB, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 27 September 2024. KPK bersama Kemenpan RB resmi menandatangani nota kesepahaman (MOU) dalam upaya pencegahan dan monitoring tindak pidana korupsi pada penyelenggara pemerintahan, melalui penguatan kebijakan dan regulasi serta transformasi digital Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan SDM aparatur negara, reformasi birokrasi, pendidikan antikorupsi dan penguatan peran serta masyarakat. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebut Pilkada Serentak 2024 bukan sekadar momen politik. Adapun, Pilkada 2024 merupakan pilkada serentak pertama di Indonesia.

"Ini juga momen untuk mendorong kinerja ke depan bisa in line (sejalan) pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," kata Azwar Anas usai acara SAKIP Awards di Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024. 

Selama ini, menurut Azwar Anas, selama ini perencanaan pemerintah pusat tidak sejalan dengan pemerintah daerah Pilkada belum digelar serentak. "Visi-misi pusat kadang tidak in line karena perbedaan waktu, dan sebagainya," kata dia.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menyelenggarakan Pilkada Serentak pada Rabu, 27 November 2024. KPU juga telah menetapkan jadwal kampanye melalui Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan peraturan tersebut, pelaksanaan kampanye akan dilaksanakan pada 25 September 2024 hingga 23 November 2024.

Masa kampanye dilakukan untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja pasangan calon kepada masyarakat, memungkinkan calon berinteraksi langsung dengan masyarakat, menjawab pertanyaan, dan mendengarkan aspirasi, dan Kampanye juga berfungsi meningkatkan partisipasi pemilih. 

Pilihan Editor: LPS Sebut Ekonomi Indonesia Tidak Terlalu Buruk, Jadi Tak Perlu Panik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Debat dan Kampanye Akbar Pilkada Jabar, Berikut Jadwal dan Lokasinya

5 jam lalu

Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Jeje Wiriadinata Ronal Surapraja (kiri), Acep Adang Ruhiyat Gitalis Dwi Natarina, Ahmad Syaikhu Ilham Habibie, dan Dedi Mulyadi Erwan Setiawan, saat deklarasi damai di Laswi Heritage, Bandung, Jawa Barat, 24 September 2024. Sejumlah pimpinan dan tim sukses  hadir di Deklrasi Kampanye Damai Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur Jawa Barat 2024. TEMPO/Prima Mulia
Debat dan Kampanye Akbar Pilkada Jabar, Berikut Jadwal dan Lokasinya

KPU Jawa Barat telah menetapkan jadwal dan lokasi debat serta kampanye akbar untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jabar 2024.


Pemindahan ASN ke IKN Menunggu Kesiapan Ekosistem, Menpan RB: Masih Ada Jalan Berdebu

6 jam lalu

Suasana pembangunan rumah susun (rusun) hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan melakukan pembangunan rusun ASN di IKN dengan total keseluruhan 47 menara atau tower rusun dalam rangka mendukung pemindahan ASN secara bertahap mulai 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Pemindahan ASN ke IKN Menunggu Kesiapan Ekosistem, Menpan RB: Masih Ada Jalan Berdebu

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah belum akan memindahkan ASN ke IKN.


Wayang Jogja Night Carnival Bakal Bebas dari Kampanye Pilkada, Undangan Dibatasi

16 jam lalu

Gelaran Wayang Jogja Night Carnival pada 2022. (Dok. Istimewa)
Wayang Jogja Night Carnival Bakal Bebas dari Kampanye Pilkada, Undangan Dibatasi

Wayang Jogja Night Carnival digelar bersamaan masa kampanye Pilkada Kota Yogyakarta.


Asmawa Tosepu: Dari Pj Bupati Bogor ke Pjs Bupati Belitung Timur

1 hari lalu

Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Asmawa Tosepu: Dari Pj Bupati Bogor ke Pjs Bupati Belitung Timur

Pjs Bupati Belitung Timur Asmawa Tosepu memastikan seluruh ASN di Kabupaten Belitung Timur menjaga netralitas selama penyelenggaraan pemilihan kepala


Alasan KPU Kota Bogor Tetapkan Dana Kampanye Pilkada Per Paslon Maksimal Rp 72 miliar

1 hari lalu

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso (tengah) berfoto bersama lima paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Pilkada 2024. ANTARA/Shabrina Zakaria.
Alasan KPU Kota Bogor Tetapkan Dana Kampanye Pilkada Per Paslon Maksimal Rp 72 miliar

KPU Kota Bogor mengumumkan laporan dana awal kampanye dari lima paslon sebagai bagian awal persiapan kampanye. Terkecil Rp 100 ribu.


Polda Metro Jaya Jamin Polisi Netral Selama Pengamanan Pilkada Jakarta 2024

1 hari lalu

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi, menyampaikan informasi terbaru kasus penemuan tujuh mayat di kali Kota Bekasi, Senin, 23 September 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Polda Metro Jaya Jamin Polisi Netral Selama Pengamanan Pilkada Jakarta 2024

Polda Metro Jaya berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berlangsung dengan aman dan tertib.


Profil John Wempi Wetipo, Mundur sebagai Wamendagri, Maju di Pilkada Papua Tengah

1 hari lalu

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo saat Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Pra-peresmian Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan di Hotel Dynasty Resort Bali, Rabu (26/10/2022).
Profil John Wempi Wetipo, Mundur sebagai Wamendagri, Maju di Pilkada Papua Tengah

Jokowi telah menerbitkan Keppres tentang pemberhentian dengan hormat John Wempi Wetipo.


Nomor Urut Kemenangan untuk Perjuangan

2 hari lalu

Nomor Urut Kemenangan untuk Perjuangan

Nomor urut pasangan calon kepala daerah bukan hanya dimaknai sebagai magis, namun yang lebih penting adalah jaringan mesin partai ke masyarakat, relawan, pendukung, dan ketokohan dari masing-masing calon dalam pilkada. PDIP siap bertanding dengan sehat.


Cara Rano Karno Serap Aspirasi Masyarakat di Pilgub Jakarta 2024

2 hari lalu

Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung atau Mas Pram dan Rano Karno atau Bang Doel saat menghadiri Nongkrong bareng
Cara Rano Karno Serap Aspirasi Masyarakat di Pilgub Jakarta 2024

Kubu Pramono Anung-Rano Karno optimistis bisa menyalip elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024.


Wakil Ketua Usul DPD Bisa Beri Rekomendasi Calon Independen di Pilkada, Ini Alasannya

4 hari lalu

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Jakarta, Jumat 27 September 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Wakil Ketua Usul DPD Bisa Beri Rekomendasi Calon Independen di Pilkada, Ini Alasannya

Wakil Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengatakan penting membuat sistem pemilu lebih ideal agar biayanya lebih murah.