TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin masuk kabinet dengan mematok 3 kriteria, yaitu berintegritas, kompeten dan loyal.

"Pak Prabowo memberikan kesempatan bagi siapa pun yang ingin berkontribusi dalam pemerintahan bila bisa memenuhi syarat yang diberikan Pak Prabowo," kata Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui usai acara Deklarasi Ormas dan Pengukuhan Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia di Jakarta, Sabtu, 28 Sepember 2024.

Ketiga kriteria tersebut, yakni pertama, calon menteri dalam kabinet harus memiliki integritas, seiring dengan komitmen Prabowo yang ingin memberantas korupsi.

Kedua, harus memiliki kompetensi. Menurut Dahnil, sejak awal Prabowo ingin membentuk kabinet zaken atau kabinet menteri yang mengurus berbagai hal spesifik dalam pemerintahan, sehingga calon menteri Prabowo nantinya harus memiliki kompetensi.

Kriteria ketiga, yaitu harus loyal. Dia menyebutkan loyalitas penting bagi Prabowo, karena Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin memastikan kapten dalam koalisi pemerintahan adalah Prabowo.

"Dengan Pak Prabowo sebagai panglima, mereka yang menjadi menteri Pak Prabowo harus tegak lurus dengan berbagai agenda pembangunan yang sudah dibuat Pak Prabowo," ucap dia.

Sejauh ini, Dahnil menyebutkan Prabowo sudah mengantongi beberapa nama yang akan dipilih sebagai menteri dalam kabinetnya.

Prabowo sedang mempertimbangkan semua nama nama itu, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, dan sebagainya.

Dari partai politik, ia menyebutkan Prabowo akan memprioritaskan nama-nama dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), sedangkan dari kelompok lainnya sedang dipertimbangkan berdasarkan usulan kelompok masyarakat, ormas, kelompok profesi buruh tani dan nelayan, relawan, serta lainnya.

Terkait dengan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo yang disebut-sebut sebanyak 44, dia menuturkan hal tersebut belum bisa dipastikan lantaran masih berproses, tetapi yang pasti jumlahnya akan bertambah dari saat ini yang sebanyak 34.

"Nanti ada kementerian yang akan dipecah dan digabung atau merger. Ada Kementerian yang tadinya dipecah nanti ada jadi badan, ada juga yang digabung dan sebagainya," ucap Dahnil.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan telah mengantisipasi anggaran pembentukan kementerian baru pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 guna mengakomodasi program calon presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Itu sudah dilakukan, supaya apa pun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih nanti akan bisa dilakukan secara anggaran,” kata Thomas di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu, 18 September 2024.

Dia menuturkan Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam merumuskan anggaran pembentukan kementerian baru. Prabowo pun turut memberikan masukan dalam proses perumusan itu.

Namun Thomas menyebutkan belum ada keputusan final mengenai hal tersebut. “Tentunya ada (masukan dari Prabowo). Tapi, karena ini prosesnya berlanjut dan minggu depan DPR akan menentukan, jadi kita tunggu saja,” ujar dia.

Pilihan Editor Rincian Kemenkeu Jamin Tidak Ada Kenaikan Cukai Rokok di 2025