TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), bakal meluncurkan platform layanan digital terpadu nasional secara terbatas untuk 40 ribu pengguna (user) pada akhir September ini.

Platform tersebut mencakup portal layanan publik terintegrasi INAku, portal administrasi pemerintahan INAgov, serta identitas digital terpadu INApas. Sebagai uji coba awal, pemerintah menargetkan 40 ribu umpan balik (feedback) sampai akhir tahun 2024 ini.

“Launching di bulan ini. Ini rilis terbatas untuk mendapatkan feedback ke 10 ribu sampai 40 ribu pengguna dengan target nanti bisa benahi masalah-masalah yang terkait dengan ini (Govtech), sehingga dengan demikian targetnya nanti sudah bisa melakukan upaya-upaya perbaikan dari sistem yang kita rilis secara terbatas di bulan September ini,” kata Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas saat menyampaikan laporan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 di Jakarta, Senin, 23 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Setelah mencapai target 40 ribu feedback untuk evaluasi, Azwar Anas mengatakan, tahun depan pemerintah akan meluncurkan platform tersebut secara bertahap untuk kawasan tertentu yang dinilai sudah siap.

“Sampai Desember ini 40 ribu (user), kemudian 2025 nanti secara bertahap untuk daerah-daerah tertentu yang memang sudah siap pilot project ini,” terang Azwar Anas.

Adapun penerapan portal layanan digital ini telah diamanatkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023.

Selanjutnya: Azwar Anas menilai, penerapan portal layanan digital yang terintegrasi....

<!--more-->

Azwar Anas menilai, penerapan portal layanan digital yang terintegrasi menandai transformasi digital yang mempercepat pertumbuhan pembangunan.

Salah satunya negara Estonia yang mengalami pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita 10 kali lipat dalam 20 tahun berkat platform pelayanan yang terdigitalisasi dan terintegrasi.

“Begitu juga pertumbuhan PDRB di Estonia naik 10 kali lipat dan Tiongkok bisa mengurangi kemiskinan dengan 0,6 persen karena ketepatan sasaran bantuan dan juga program-program pemerintah yang berbasis digital,” kata Azwar Anas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Satgas P2DD, memaparkan beberapa realisasi kegiatan dan capaian tugas Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Per semester I 2024, implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tercatat 87,9 persen atau 480 Pemda di level digital.

Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah Pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun 2023 ini meningkat menjadi 512 Pemda atau setara dengan 93,7 persen.

Selanjutnya, Airlangga juga mendorong ekosistem transaksi digital Pemerintah Daerah melalui penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah seperti mendukung mekanisme split payment untuk Opsen PKB dan BBNKB.

Pilihan Editor: Hingga Februari 2024, Jumlah Pengangguran di Indonesia Tembus 7,2 Juta Orang