Presiden Jokowi: Medsos Makin Dominan, Media Konvensional Mulai Terdesak

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Senin, 9 September 2024 08:01 WIB

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan saat membuka Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke-30 Tahun 2024 di Stadion Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu, 8 September 2024. MTQ Nasional ke-30 yang bertema Mewujudkan Masyarakat Cinta Al-Quran untuk Bangsa yang Bermartabat di Bumi Nusantara itu diikuti 1.998 peserta terdiri dari 1.567 peserta inti dan 431 cadangan dari 35 provinsi yang akan mengikuti delapan cabang perlombaan. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengatakan, perkembangan pesat dunia digital telah membawa kemudahan dalam memperoleh informasi, di mana setiap orang kini bisa bertindak bak wartawan yang melaporkan informasi. Di sisi lain, hal itu menyebabkan media konvensional mulai terdesak.

“Di era digital sekarang ini masyarakat kita sangat mudah memperoleh informasi. Media konvensional yang beredaksi mulai terdesak. Yang dominan adalah media sosial, media online dan semua orang bisa menjadi wartawan. Citizen journalism tanpa ada dewan redaksi,” kata Jokowi dalam pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional XXX, di Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu malam, 8 Septe,ber 2024.

Oleh karena itu, kata dia, setiap pembaca berita media sosial harus mampu menjadi redaksi bagi dirinya sendiri, serta harus mampu menyaring mana berita yang baik dan tidak baik.

“Harus cek dan ricek mana yang benar dan mana yang hoaks atau berita bohong,” tuturnya.

Dia mengatakan, untuk bisa menyaring informasi dengan baik masyarakat membutuhkan pegangan moral yang kuat yaitu agama.

“Di sinilah pentingnya MTQ dan melalui MTQ ini tidak hanya menampilkan kemampuan dan keindahan membaca Alquran, tapi juga momentum untuk mengagungkan Alquran, membumikan ajaran-ajaran Alquran, memperkuat moral dan spiritual bangsa dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara,” katanya.

Presiden pada kesempatan itu juga menyampaikan bahwa 48 tahun yang lalu MTQ Nasional pernah diselenggarakan di Kota Samarinda. Dia menilai penyelenggaraan MTQ kali ini jauh lebih baik.

Jokowi memperoleh laporan bahwa banyak inovasi telah dilakukan pada penyelenggaraan MTQ kali ini antara lain penggunaan teknologi digital seperti aplikasi e-MTQ, e-maqra, dan e-scoring.

“Dan saya sangat mengharapkan bukan hanya penyelenggaraan MTQ-nya yang lebih baik, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran seperti kejujuran, keadilan, perdamaian dan persatuan semakin kokoh dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari,” katanya.

Bisnis Media

Penurun bisnis media terasa di media cetak. Berdasarkan data Serikat Perusahaan Pers (SPS), masih ada 593 media cetak yang terdaftar pada 2021, tetapi tersisa 399 media pada 2022. Jumlahnya terus turun dan beberapa media semakin banyak yang beralih ke media online murni dan menutup edisi cetaknya karena semakin mahalnya harga kertas, cetak dan kalah dalam hal kecepatan dengan edisi online.

Media online juga menghadapi masalah dengan platform digital raksasa, seperti mesin pencari, yang mendapat keuntungan dari berita media karena banyak orang masuk ke mesin pencari untuk membaca berita.

Masalah Publisher Rights tersebut disinggung oleh Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2023.

Publisher Rights adalah regulasi yang mengatur agar platform digital global seperti Google, Instagram, Facebook, dan lainnya memberikan timbal balik yang seimbang atas konten berita yang diproduksi media lokal dan nasional.

Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan Perpres No 32/ 2024 tentang publisher right atau Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang mengatur tanggung jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar Berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan.

Dewan Pers kemudian membentuk Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung Jurnalisme Berkualitas atau dikenal dengan sebutan Publisher Rights. Dewan Pers telah melakukan sidang pleno untuk memilih anggota tim tersebut hingga pada Senin 19 Agustus 2024 terpilih 11 nama.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengungkapkan bahwa penetapan anggota Publisher Rights berdasar komitmen untuk memastikan bahwa perusahaan platform digital berperan secara adil dan bertanggung jawab dalam ekosistem media di Indonesia.

“Kita berharap dengan terbentuknya Komite ini, jurnalisme berkualitas dapat lebih terlindungi sementara hak-hak jurnalis dan media tetap terjaga,” kata Ninik

Advertising
Advertising

ANTARA | TIARA JUWITA

Pilihan Editor Sri Mulyani dan DPR Beda Pendapat Soal Dana Pendidikan dari Pendapatan atau Belanja APBN, Ini Penjelasannya

Berita terkait

Jokowi Kunker ke Jawa Tengah: Buka Kongres ISEI hingga Resmikan Jalan Tol Solo-Yogya

7 menit lalu

Jokowi Kunker ke Jawa Tengah: Buka Kongres ISEI hingga Resmikan Jalan Tol Solo-Yogya

Jokowi melakukan kunker ke Jawa Tengah pada Kamis 19 September 2024 untuk menghadiri pembukaan Kongres ISEI hingga resmikan jalan tol

Baca Selengkapnya

Data NPWP Bocor, CISSRec: Jokowi Belum Bentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi

29 menit lalu

Data NPWP Bocor, CISSRec: Jokowi Belum Bentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi

Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC sebut Presiden Jokowi berpotensi melanggar UU PDP dengan maraknya kebocoran data pribadi, termasuk NPWP.

Baca Selengkapnya

NPWP Milik Keluarga Jokowi dan Sri Mulyani Diduga Bocor, Total 6 Juta Data Dijual Rp 150 Juta

1 jam lalu

NPWP Milik Keluarga Jokowi dan Sri Mulyani Diduga Bocor, Total 6 Juta Data Dijual Rp 150 Juta

NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani dan menteri lainnya juga dibocorkan.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

3 jam lalu

Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi memberlakukan bebas visa ketika berkunjung ke Indonesia bagi 13 negara.

Baca Selengkapnya

Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

3 jam lalu

Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

KPK menjelaskan perbedaan antara kasus Mario Dandy dan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep

Baca Selengkapnya

Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

14 jam lalu

Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

Jokowi mengklaim tidak membuka keran ekspor pasir laut. Menurut dia, komoditas yang diizinkan diekspor adalah hasil sedimentasi. Apa beda keduanya?

Baca Selengkapnya

Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

14 jam lalu

Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

Jokowi menyebut Kaesang ke KPK karena semua warga sama di depan hukum, IM57+ Institute minta motif pemberian tumpangan jet pribadi didalami.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

14 jam lalu

Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

Menjelang berakhirnya masa jabatan, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan salam perpisahan dan memohon maaf atas segala kekurangannya selama menjabat.

Baca Selengkapnya

Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

14 jam lalu

Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

Dewan Pengurus Kadin melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kajian mengenai penyelenggaraa Munaslub. Siapkan sanksi bagi peserta Munaslub Kadin.

Baca Selengkapnya

Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

15 jam lalu

Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

Kaesang menyebut kedatangannya ke KPK bukan sebagai pejabat, tetapi dia menikmati beberapa fasilitas negara. Apa saja?

Baca Selengkapnya