TEMPO.CO, Jakarta -Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, mengatakan Jakarta akan melepas status sebagai ibu kota negara. Dalam 20 tahun mendatang Jakarta akan memperkuat peran sebagai Kota global menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Dalam mewujudkan Kota Global, Heru menyampaikan, Jakarta membutuhkan anggaran sekitar Rp 600 triliun. Untuk mencapai itu pembangunan di Jakarta harus terus dikebut. Untuk mencapai Kota Global Jakarta, kata Heru, ekonomi harus tetap tumbuh. "Menjaga pertumbuhan inflasi," kata Heru kepada Tempo melalui asistennya di aplikasi perpesanan pada Sabtu, 7 September 2024.

Selain ekonomi harus terus digenjot untuk menjaga pertumbuhan inflasi, menurut Heru, kenyaman kota harus terjaga. Kenyamanan kota itu, di antaranya meliputi ruang terbuka hijau yang terus ditambah, dan penyediaan transportasi umum yang nyaman.

Selanjutnya, dia mengatakan harus memperbanyak even international di Jakarta, seperti even olah raga, pertemuan-pertemuan internasional, dan menjaga keamanan. "Investasi harus terus tumbuh," tutur dia.

Wacana Kota Global Jakarta itu kembali digaungkan Heru Budi dalam pembukaan Jakarta Investment Festival di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2024. Peralihan Jakarta ke kota global setelah pemerintah pusat memutuskan memindahkan status ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Sehingga untuk membawa Jakarta sebagai kota global dan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, Jakarta membutuhkan ratusan triliun rupiah. “Untuk mewujudkannya, Jakarta memerlukan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 600 triliun," ujar dia.

Kebutuhan anggaran jumbo untuk membangun Kota Global Jakarta, Heru Budi mengatakan, pemerintah provinsi memerlukan sokongan investasi dari dalam maupun luar negeri. Jumlah realisasi investasi kumulatif Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Jakarta, kata dia, sebesar Rp 62 triliun pada periode triwulan II-2024.

Han Revanda Putra, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: OJK Sebut Tetap Jaga Independensi Meski Terima APBN