LBH Pers Sebut CNN Melanggar Norma Ketenagakerjaan karena Potong Upah Karyawan Sepihak

Selasa, 3 September 2024 22:27 WIB

Suasana diskusi dan peluncuran Serikat Pekerja CNN Indonesia (SPCI) dengan tajuk Serikat Pekerja di Era Disrupsi Media di Jakarta Selatan pada Sabtu, 31 Agustus 2024. TEMPO/Bagus Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Solidaritas Pekerja CNN Indonesia atau SPCI, Ahmad Fathanah Haris, mengatakan bahwa kasus yang dihadapi karyawan media CNN berawal dari pemotongan upah secara sepihak oleh perusahaan.

"Kalau tidak ada perjanjian bersama, maka memotong upah sepihak, itu pelanggaran norma ketenagakerjaan," kata Ahmad, seusai diskusi bertajuk 'Upaya Pemberangusan SPCI' di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI dan LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2024.

Setelah masalah pemotongan upah mencuat, SPCI mulai menyuarakan masalah upah yang dipangkas itu. Organisasi buruh yang terdaftar secara resmi di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan pada 27 Agustus 2024 itu menyuarakan pemenuhan hak karyawan.

Namun dalam perjalanan advokasi masalah pemotongan upah ini, ternyata CNN malah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK tersebut menyasar 14 karyawan CNN Indonesia, yang juga anggota serikat pekerja. "PHK yang dilakukan oleh perusahaan ke teman-teman anggota SPCI tidak sesuai prosedur," tutur Ahmad.

Anggota pengurus Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers itu menjelaskan, bahwa PHK yang sah secara hukum jika memenuhi dua hal. Pertama, adanya perjanjian bersama. Kedua adanya putusan pengadilan. "Di luar dari dua konteks itu dan ada pemutusan hubungan kerja, maka itu PHK sepihak," ucap Ahmad.

Advertising
Advertising

Ketua Umum Solidaritas Pekerja CNN Indonesia, Taufiqurrohman, mengatakan bahwa ada hak karyawan yang dilanggar oleh perusahaan mengenai pemotongan upah sepihak. Saat itu ada 201 pekerja yang menolak pemotongan upah tersebut

Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza Zulverdi, menyatakan PHK tidak dilakukan mendadak. "Proses PHK sudah jalan sejak tahun lalu," katanya kepada Tempo, Selasa, 3 September 2024.

PHK dilakukan, kata Revo, karena CNN Indonesia tengah dalam proses restrukturisasi organisasi. Ia mengklaim hak-hak karyawan yang dipecat telah diberikan. "Pesangonnya sesuai Undang-Undang," ujarnya.

Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: 9 Karyawan Dipecat usai Mendirikan Serikat Pekerja, Ini Profil Chairul Tanjung Pemilik CNN Indonesia

Berita terkait

Ridwan Kamil-Suswono Janjikan Pinjaman Tanpa Bunga untuk Warga yang Terdampak PHK

9 jam lalu

Ridwan Kamil-Suswono Janjikan Pinjaman Tanpa Bunga untuk Warga yang Terdampak PHK

Ridwan Kamil-Suswono (Rido) berjanji akan kurangi masalah pengangguran dengan program pinjaman terutama bagi mereka yang terdampak PHK

Baca Selengkapnya

PHK Massal Hantui Sejumlah Pabrik Ponsel, dari Samsung hingga Apple

14 jam lalu

PHK Massal Hantui Sejumlah Pabrik Ponsel, dari Samsung hingga Apple

Industri ponsel sedang menghadapi masa-masa sulit. Samsung dan Apple berencana melakukan PHK massal.

Baca Selengkapnya

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Dukung Anindya Bakrie jadi Ketua Kadin

3 hari lalu

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Dukung Anindya Bakrie jadi Ketua Kadin

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mendukung Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

PwC Pecat 1.800 Karyawan, PHK Besar Pertama Sejak 2009

5 hari lalu

PwC Pecat 1.800 Karyawan, PHK Besar Pertama Sejak 2009

PHK massal terjadi di PwC. Lembaga akuntansi internasional ini memecat 1.800 orang karyawannya di Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya

Demonstran Kawal Putusan MK Jadi Korban Kejahatan Kemanusian Aparat, Polisi dan TNI Dilaporkan ke Komnas HAM

6 hari lalu

Demonstran Kawal Putusan MK Jadi Korban Kejahatan Kemanusian Aparat, Polisi dan TNI Dilaporkan ke Komnas HAM

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melaporkan dugaan kejahatan kemanusiaan terhadap demonstran oleh polisi dan TNI ke Komnas HAM.

Baca Selengkapnya

Aturan Pengamanan Produk Tembakau Dinilai Bisa Picu PHK Massal

6 hari lalu

Aturan Pengamanan Produk Tembakau Dinilai Bisa Picu PHK Massal

Ketua Umum FSP RTMM - SPSI mengatakan aturan pengamanan produk tembakau dan rokok elektrik mengancam 6 juta pekerja di sektor industri hasil tembakau.

Baca Selengkapnya

Kemenparekraf Sebut Bakal Bantu Serap Korban PHK ke Sektor Ekonomi Kreatif

7 hari lalu

Kemenparekraf Sebut Bakal Bantu Serap Korban PHK ke Sektor Ekonomi Kreatif

Kemenparekraf sebut sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus menjawab tantangan dapat menyediakan peluang usaha dan buka lapangan kerja baru

Baca Selengkapnya

Jumlah Kasus PHK Naik, Sandiaga: Saya Korban PHK Tahun 1997

7 hari lalu

Jumlah Kasus PHK Naik, Sandiaga: Saya Korban PHK Tahun 1997

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno angkat bicara soal kenaikan jumlah kasus PHK belakangan ini.

Baca Selengkapnya

OJK Masih Tunggu PP soal Program Dana Pensiun Tambahan: Kami Tak Bisa Menebak

8 hari lalu

OJK Masih Tunggu PP soal Program Dana Pensiun Tambahan: Kami Tak Bisa Menebak

OJK mengaku masih menunggu Peraturan Pemerintah atau PP ihwal program dana pensiun tambahan.

Baca Selengkapnya

Alasan Rieke Diah Pitaloka Tolak Program Pensiun Tambahan di Sidang Paripurna DPR

8 hari lalu

Alasan Rieke Diah Pitaloka Tolak Program Pensiun Tambahan di Sidang Paripurna DPR

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menolak program pensiun tambahan yang sedang direncanakan pemerintah.

Baca Selengkapnya