TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Perumahan Rakyat, yang selama ini hanya setingkat direktorat jenderal di bawah Kementerian PUPR. Rencana itu diungkap adiknya, Hashim Djojohadikusumo.

"Dan itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan," kata Hashim dalam pertemuan APEC Business Advisory Council di Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Pemerintahan Prabowo menargetkan membangun 3 juta hunian setiap tahun. Rinciannya, 2 juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sementara 1 juta apartemen di kota. Hashim mengatakan pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).Tujuannya, kata dia, mendorong pengembangan UMKM di daerah sekaligus menciptakan kelas menengah baru.

Pemerintah menganggarkan Rp53 triliun untuk perumahan dalam RAPBN 2025. Namun untuk pendirian kementerian baru, terlebih dahulu harus merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara UU yang mengatur jumlah kementerian paling banyak 34.

Kementerian Perumahan pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) berdiri sendiri terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum. Ketika Presiden Joko Widodo memerintah, dua kementerian itu digabung dengan Basuki Hadimoeljono sebagai menterinya.

Kementerian ini sudah ada pada zaman Presiden Soeharto (1966-1998).

Berikut perjalanan sejarah Kementerian Perumahan:

1. Kantor Menteri Muda urusan Perumahan Rakyat

Pada Kabinet Pembangunan III (1978-1983), Pemerintahan Soharto-Adam Malik membentuk kementerian baru yang disebut Kementerian Muda Perumahan Rakyat dengan menterinya Cosmas Batubara.

2. Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat

Pada Kabinet Pembangunan IV (1983-1988), Pemerintahan Soharto-Umar Wirahadikusumah, berubah menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Cosmas kembali menjadi menterinya.

3. Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman

Pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993), Pemerintahan Soharto-Sudharmono, pengusaha dan aktivis Golkar Siswono Yudhohusodo menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman .

4. Kantor Menteri Negara Perumahan dan Permukiman

Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung memimpin Kantor Menteri Negara Perumahan dan Permukiman selama dua periode (1993-1998) dan kembali terpilih. Namun Reformasi 1998 memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri.

5. Wakil Presiden BJ Habibie kemudian menggantikan Soeharto dan menunjuk politisi Golkar Theo L Sambuaga sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat. Pemerintahan transisi ini berlangsung dari 23 Mei 1998-20 Oktober 1998.

6. Presiden Abdurrachman Wahid kemudian menjadi Presiden RI (29 Oktober 1998-23 Juli 2001). Pada masa pemerintahan presiden ini, Kementerian Perumahan Rakyat ditiadakan dan digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Permukiman dan Pengembangan Wilayah

7. Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah

Wapres Megawati Soekarnoputri menggantikan Gus Dur sebagai Presiden (10 Agustus 2001-20 Oktober 2004) dan mengubahnya menjadi Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah.

8. Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Kabinet Indonesia Bersatu I), dibentuk lagi Kementerian Negara Perumahan Rajyat dengan Muhammad Yusuf Asy'ari sebagai menterinya (2004-2009).

9. Kementerian Perumahan Rakyat

Pada periode II pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Kabinet Indonesia Bersatu II), diubah menjadi Kementerian Perumahan Rajyat dengan Suharso Monoarfa sebagai menteri (2009-2011) dan digantikan Djan Faridz (2011-2014)

10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2024), Kementerian Perumahan Rakyat digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR.

HAN REVANDA PUTRA | TIM TEMPO

Pilihan Editor Baru Dipuji Airlangga sebagai Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Ace Hardware Pamit