TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah mulai beberes di rumah dinasnya menjelang transisi masa pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Ia mengaku akan berkomitmen menyelesaikan tugasnya hingga Oktober mendatang.

Ditemui usai rapat dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang dijalin selama menjabat sebagai menteri. “Kalau saya, ya komit untuk menyelesaikan sampai Oktober. Bahkan saya sudah minta tim saya mulai bersih-bersih rumah dinas,” ujarnya Senin, 2 September 2024.

Ketua PSSI tersebut mengatakan siapapun menterinya ke depan, itu merupakan pilihan dan hak prerogatif presiden terpilih. Erick Thohir bahkan sudah melaporkan secara terbuka semua data baik, ke Komisi VI DPR dan Presiden Jokowi.

“Saya sudah menghadap beliau, sudah laporannya. Saya mengucapkan terima kasih juga sama Pak Jokowi mempercayai kita semua untuk bisa bekerja,” kata dia.

Erick Thohir juga bersyukur kepada DPR yang transparan mendukung kinerja Kementerian, khususnya dalam hal restrukturisasi atau penyehatan BUMN. Keberhasilan tersebut menurut dia tidak mungkin terjadi tanpa ada dukungan politik.

Selama 5 tahun menjadi menteri, ia mengaku banyak menangani restrukturisasi perusahaan pelat merah. Erick Thohir dilantik sejak 2019, sejak saat itu ia mengaku masih kabur terkait tata kelola. Namun dia memastikan bakal tetap mendukung program keberlanjutan Prabowo Subianto, semua yang sudah diprogramkan saat ini, ia jamin akan terlaksana dengan baik.

“Kita prepare saja siapa pun nanti akan menjabat di sini, yang penting target (dividen) kita Rp 90 triliun. Jangan sampai nanti kalau enggak tercapai dibilang men-sabotase menteri berikutnya,” kata Erick Thohir.

Pada 2025 Kementerian BUMN mendapat target dividen Rp 90 triliun atau naik dari tahun ini yang sebesar Rp 85 triliun. Sementara anggaran yang ditetapkan tahun depan Rp 277 miliar atau turun dari 2024 yang sebesar Rp 284,3 miliar.

Untuk mencapai target tersebut, di akhir masa jabatannya, Erick Thohir meminta anggaran kementerian ditambah sebesar Rp 66 miliar. Selain itu, ia memandang perlu melakukan efisiensi lagi perusahaan BUMN secara menyeluruh.

Pilihan Editor: Kasus PHK Sepanjang Januari-Agustus Capai 46 Ribu, Paling Banyak di Jateng