TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir turut merespons rencana penerapan subsidi tiket kereta rel listrik atau KRL Commuter Line berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Sebagai kementerian yang hanya menjalankan penugasan, ia mendukung apapun keputusan pemerintah.

Menurut Erick Thohir, wacana tersebut masih perlu dibahas bersama antar kementerian dan juga BUMN. "Belum (dibahas), kan biasanya ada rapat terbatasnya, dan biasanya kan kami mengikuti,” ujarnya ditemui usai rapat dengan Komisi VI DPR di Senayan, Senin, 2 September 2024.

Sampai saat ini, Ketua PSSI itu mengaku belum mengetahui detail penerapan subsidi kereta listrik berbasis NIK. Ia mengatakan Kementerian BUMN bukan sebagai yang mengambil kebijakan sehingga sifatnya hanya menuruti. “Bukan saya lempar problem ya. Kita mengikuti kebijakan,” kata Erick Thohir.

Wacana pemberlakukan subsidi berbasis KRL sebelumnya menuai pro dan kontra. Perwakilan komunitas pengguna kereta yang tergabung dalam KRLMania, Nurcahyo mengatakan rencana tersebut berpotensi membatasi kampanye penggunanaan transportasi publik.

“Kami ingin menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya,” ujar Nurcahyo dalam pernyataan resmi, Jumat 30 Agustus 2024.

Nurcahyo menyebutkan konsep subsidi transportasi publik berbeda dengan konsep bantuan sosial yang didasarkan pada kemampuan ekonomi. Subsidi pemerintah pada KRL seharusnya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Tujuan utamanya adalah mengurangi kemacetan dan polusi udara. Karena itu, subsidi selayaknya diberikan semata untuk pengadaan sarana transportasi publik tersebut.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana. "Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya di Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Budi Karya mengakui memang sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

Pilihan Editor: BI Gelar Pertemuan dengan Bank-Bank Sentral Kawasan Asia Timur, Bahas Digitalisasi Sektor Keuangan