TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pengenaan subsidi untuk tiket KRL menjadi berbasis NIK berawal dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Data tersebut diberikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas bersama.

Pada dokumen tersebut, anggaran belanja subsidi PSO kereta api sebesar Rp4,79 triliun ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek. Salah satu perbaikan tersebut adalah mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.

Menurut Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, realisasi penerapan tarif KRL Jabodetabek berbasiskan NIK sangat bergantung dengan hasil pembahasan lintas sektoral, konsultasi publik, dan respons berbagai pemangku kepentingan.

“Kita lihat nanti, kita lihat hasil pembahasannya seperti apa, perlu konsultasi publik, melihat dinamika, dan respons dari stakeholder,” kata Adita, pada 29 Agustus 2024, seperti diberitakan Antara.

Adita mengungkapkan, arti dari wacana penerapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK yang sebenarnya sudah ada sejak 2023. Ia mengatakan, wacana tersebut hadir untuk membuat subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Menanggapi wacana tersebut, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyatakan, tiket KRL berbasis NIK masih wacana. "Itu belum, masih wacana," kata Budi, pada 29 Agustus 2024

Kendati demikian, Budi mengakui, pemerintah sedang melakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi.Semua opsi tersebut masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

“Kita lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi,” katanya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal menguraikan skema penetapan tiket KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.Sebab, pihaknya akan memastikan penerapan subsidi ini tepat sasaran.

"Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya, skema ini akan diberlakukan secara bertahap dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," ucap Risal.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, belum ada rapat mengenai rencana penerapan tiket KRL Jabodetabek berbasiskan NIK pada 2025.

“Saya tidak tahu karena belum ada rapat mengenai itu,” ujar Jokowi, pada 30 Agustus 2024.

Saat dikonfirmasi kembali, apakah rencana tiket KRL berbasis NIK akan dirapatkan, Jokowi juga mengaku belum mengetahuinya. Pasalnya, ia mengungkapkan belum mengetahui terkait kondisi di lapangan yang sebenarnya sampai akhirnya muncul rencana tersebut.

“Belum tahu, saya belum tahu masalah lapangannya (penerapan tiket KRL berbasis NIK) seperti apa,” kata Jokowi.

RACHEL FARAHDIBA REGAR I IKHSAN RELIUBUN

Pilihan Editor: Muncul Wacana Harga Tiket KRL Dinaikkan Berdasar NIK, Ini Kata Menhub Budi Karya