DPR Melawan Putusan MK, Rupiah Ikut Melemah

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 22 Agustus 2024 11:48 WIB

Ilustrasi nilai tukar rupiah dan dolar. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Indonesia turun ke jalan untuk demonstrasi, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan Pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Analis pasar modal Budi Frensidy menilai, kondisi ini akan berimbas negatif terhadap reaksi pasar.

"Tentunya akan negatif untuk indeks dan rupiah kita jika tidak ada yang berusaha menjaganya dengan intervensi pasar," kata Budi saat dihubungi Tempo pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Berdasarkan pantauan melalui Google Finance, nilai tukar rupiah tercatat kembali melemah pagi ini. Per pukul 09.21 WIB, nilai tukar rupiah mencapai Rp 15.599 per dolar AS. Padahal, Rabu kemarin kurs rupiah ditutup di level Rp Rp 15.499,5 per dolar AS.

Sama halnya dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang dibuka merah di level 7.534 pagi ini. Per pukul 09.26 WIB, IHSG tercatat di level 7.532,99.

Budi mengatakan, efek gejolak politik dan demo hari ini bisa diminimalisasi, jika ada intervensi yang dilakukan di pasar. Dia pun mengungkapkan beberapa bentuk intervensi yang bisa dilakukan dalam hal ini.

Advertising
Advertising

"BI (Bank Indonesia) jualan dolar dan beli rupiah jika diperlukan. Emiten buyback sahamnya dan market maker pasang bid order beli dalam jumlah besar."

Efek dari intervensi pasar ini, kata Budi bisa kondisional. Semuanya, bergantung pada skala demo hari ini dan dinamika konflik yang berkembang.

Untuk IHSG hari ini, Budi memproyeksikan akan bergerak pada kisaran level 7.400 hingga 7.500. Proyeksi ini, bila aksi intervensi kurang kuat atau tidak ada aksi sama sekali. "(Jika ada aksi intervensi), bertahan di 7.500-7.550," kata dia.

Pilihan Editor: Daftar Formasi CPNS KKP 2024 untuk Lulusan SMA hingga S2 dan Kisaran Gajinya

Berita terkait

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

7 jam lalu

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyutujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganeraan Indonesia, bagi dua atlet sepak bola, Eliano Johannes Rejinders dan Mees Victor Joseph Hilgres.

Baca Selengkapnya

KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

7 jam lalu

KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi soal tes wawancara seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang dilakukan secara tertutup.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

10 jam lalu

Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah dan DPR tidak akan melanjutkan pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

Baca Selengkapnya

DPR Sepakati Tambahan Anggaran BMKG Sebanyak Rp 25 Miliar untuk Danai Modifikasi Cuaca

11 jam lalu

DPR Sepakati Tambahan Anggaran BMKG Sebanyak Rp 25 Miliar untuk Danai Modifikasi Cuaca

BMKG menjelaskan modifikasi cuaca tersebut akan dilakukan sebanyak 40 hari sepanjang tahun 2025 dengan total biaya Rp 22,09 miliar.

Baca Selengkapnya

Gelar Aksi Sahkan RUU PPRT di DPR, Koalisi Perlindungan PRT: Wakil Rakyat Jangan Jahat ke Rakyat

13 jam lalu

Gelar Aksi Sahkan RUU PPRT di DPR, Koalisi Perlindungan PRT: Wakil Rakyat Jangan Jahat ke Rakyat

Koalisi Sipil untuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga kembali menggelar aksi terkait RUU PPRT di DPR, Jakarta pada Selasa, 17 September 2024.

Baca Selengkapnya

Samuel Sekuritas: IHSG Tutup Perdagangan Pertama setelah Libur Panjang Rebound di Level 7.819

15 jam lalu

Samuel Sekuritas: IHSG Tutup Perdagangan Pertama setelah Libur Panjang Rebound di Level 7.819

IHSG menutup perdagangan pertama hari ini di level 7.819 atau +0,08 persen.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Diminta Terbitkan Aturan Perlindungan Pekerja Platform, Anggota DPR: Negara Memang Harus Hadir

18 jam lalu

Kemnaker Diminta Terbitkan Aturan Perlindungan Pekerja Platform, Anggota DPR: Negara Memang Harus Hadir

pemerintah Indonesia perlu menjadikan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Platform yang diterbitkan Singapura sebagai benchmark atau pembanding untuk menerbitkan aturan serupa di tanah air

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Sebut Negara Hukum Lemah Karena Oligarki dan Kleptokrasi, Apa Maksudnya?

21 jam lalu

Mahfud MD Sebut Negara Hukum Lemah Karena Oligarki dan Kleptokrasi, Apa Maksudnya?

Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut negara hukum lemah karena oligarki dan kleptokrasi. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

KPU Diminta Segera Buat Aturan Teknis Kampanye Calon Kepala Daerah di Kampus

1 hari lalu

KPU Diminta Segera Buat Aturan Teknis Kampanye Calon Kepala Daerah di Kampus

KPU harus segera membuat peraturan mengenai aturan teknis kampanye di kampus itu untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 69/PUU-XXII/2024.

Baca Selengkapnya

Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo

2 hari lalu

Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo

Rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan bergulir sejak 2017 dan sempat masuk RAPBN 2024 sebesar Rp3,08 triliun, tapi tidak dijalankan

Baca Selengkapnya