TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (Apsyfi) mengatakan industri plastik dan bahan baku dalam negeri sedang mengalami masa sulit. Salah satu penyebabnya adalah adanya praktik dumping yang membuat industri dalam negeri sulit bersaing di pasar yang kebanjiran produk murah akibat dumping.

Karena itu Apsyfi berharap pemerintah memberlakukan bea masuk antidumping. Namun, menurut Sekretaris Eksekutif Apsyfi Farhan Aqil Syauqi permintaan tersebut belum dipenuhi pemerintah. Padahal, Komite Antidumping Indonesia (KADI) telah mengeluarkan rekomendasi pengenaan bea masuk tambahan itu sejak tujuh tahun lalu.

“Tujuh tahun kami meminta bantuan pemerintah atas praktik dumping PET yang dilakukan oleh Cina, tidak pernah didengar oleh pemerintah,” kata Sekretaris Eksekutif APSyFI Farhan Aqil Syauqi dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Agustus 2024.

Farhan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani segera memenuhi rekomendasi untuk melakukan pencegahan dumping. Sebab, dampak dari praktik dumping tersebut sudah dirasakan industri dalam negeri. Bahkan industri hilir plastik juga ikut merasakannya.

Maraknya dumping, ujar Farhan, telah menyebabkan sejumlah perusahaan yang tutup. Jika terus dibiarkan pemerintah, industri plastik lainnya akan gulung tikar dan terpaksa melakukan PHK.

Farhan meminta pemerintah memperhatikan industri dalam negeri dan mengabulkan rekomendasi KADI atas laporan hasil penyelidikan antidumping atas impor polyethylene terephthalate (PET) yang berasal dari Malaysia, Korea, dan Cina. Setidaknya terdapat 20 perusahaan dari tiga negara tersebut yang diduga melakukan dumping.

“Kami tidak perlu insentif. Insentif itu dibutuhkan jika industrinya sudah baik dan dapat berkompetisi dengan produk luar di pasar ekspor. Yang kami butuhkan ini penyediaan pasar domestik untuk industri dalam negeri,” kata Farhan.

Pilihan Editor: Daftar Formasi CPNS KKP 2024 untuk Lulusan SMA hingga S2 dan Kisaran Gajinya