TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proses izin usaha pertambangan untuk organisasi masyarakat keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU) telah selesai. Dia menyebut pemerintah saat ini tinggal menunggu nama dari NU yang akan mengelola konsesi tambang itu.

“Untuk NU sudah selesai 3-4 hari lalu. Tinggal mereka menyetor (nama) ke negara. Kalau itu selesai, sudah selesai,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM pada Senin, 19 Agustus 2024.

Sementara itu, Bahlil mengatakan izin tambang untuk Muhammadiyah saat ini masih proses mencari lahan. Dia mengatakan proses ini akan segera selesai. “Muhammadiyah hampir selesai tentang lokasi,” kata Bahlil.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah, mengatakan pemberian izin tambang ormas oleh pemerintah memberi kesempatan kepada ormas agar mengelola sumber daya alam dengan baik.

“Selama ini (organisasi keagamaan) hanya sebatas menerima keluhan umat dan menjadi penonton ketika kekayaan alam dieksploitasi, bahkan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan,” kata Ikhsan saat dihubungi Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.

Menurut Ikhsan, apabila pertambangan dilakukan secara bijak dengan tata kelola yang baik dan memperhatikan dampak lingkungan, MUI juga dapat melakukan pembangunan yang ‘sustainable’.

“Tinggal kita akan lihat nanti kawasan lahan pertambangan mana yg akan diberikan oleh Pemerintah. Tidak semua konsesi lahan yang saat ini diberikan kepada dunia usaha sudah dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya MUI membuka peluang menerima konsesi tambang. Hal ini disampaikan Ketua Umum MUI Anwar Iskandar saat menanggapi keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menerima izin usaha pertambangan atau IUP.

“Baik-baik saja menurut saya. Yang penting satu ya, jangan sampai merusak lingkungan. Lingkungan harus tetap terjaga,” kata Ketua Umum MUI Anwar Iskandar di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juli 2024.

Anwar menegaskan, para ormas keagamaan harus mematuhi aturan yang mewajibkan para pengelola IUP tambang bisa mengelola lokasi tambang kembali seperti semula. “Tidak merugikan masyarakat sekitar. Jangan sampai membuat miskin masyarakat di sekitar tambang. Itu saja yang perlu dijaga,” ujar Anwar.

Perihal kemungkinan MUI menerima konsesi pertambangan, Anwar mengatakan masih mengkaji status MUI itu sendiri. Secara definisi, ia perlu melihat apakah MUI termasuk penerima tambang atau tidak.

“MUI itu kan konfederasi. NU ormas, Muhammadiyah ormas, dan semuanya ormas. Nah, MUI ini kumpulan dari ormas-ormas ini. Maka definisinya ini kena enggak MUI itu,” ujar Ketua Umum MUI tersebut.

Hari ini Presiden Joko Widodo mengocok ulang atau reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 19 Agustus 2024. Satu di antaranya Bahlil Lahadalia ditunjuk menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM.

Namun, keputusan Jokowi untuk menunjuk Bahlil sebagai Menteri ESDM justru memicu rasa khawatir di kalangan organisasi masyarakat sipil. "Naiknya Bahlil menjadi menteri ESDM akan berdampak serius pada pengelolaan energi dan mineral, lebih luasnya bagi sumber daya alam di Indonesia," kata Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Rio Rompas, saat dihubungi pada Senin, 19 Agustus 2024.

Rio mengatakan, latar belakang Bhalil—sebelumnya Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal—dari pengusaha yang sangat getol membagi-bagi konsesi tambang. Terakhir ia termasuk orang yang mendekati organisasi keagamaan atau ormas untuk memberikan izin usaha pertambangan atau IUP.

Posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM hasil reshuffle kabinet Jokowi, kata Rio, akan cenderung melihat sumberdaya alam untuk dieksploitasi tanpa berpikir soal keberlanjutan transisi energi dan lingkungan hidup. Dia mengatakan, dengan posisi baru Bahlil ini akan terjadi konflik kepentingan.

"Konflik kepentingan juga akan terjadi. Bhalil memiliki bisnis di sektor ini dan dekat dengan para pemain tambang yang akan berpotensi 'main mata' dan transaksi politik dalam pemberian izin dan penegakan hukum, pengawasan," tutur dia.

Sebab itu, reshuffle kabinet oleh Jokowi yang memberikan Bahlil kursi Menteri ESDM, akan mengancam komitmen Indonesia menurunkan emisi dan akan memicu krisis iklim. Menurut Rio, di sisi lain konflik agraria akan meningkat, deforestasi, dan kehilangan biodiversitas ada di depan mata.

"Kementerian ini sangat penting dan oligarki sengaja menempatkan posisi bahlil ini sebagai transisi dan memperkuat kepentingan mereka ke depan," kata Rio. Dia mengatakan, meski posisi ini diberikan di masa akhir pemerintahan Jokowi. Namun Rio menduga, Bahlil akan bertahan sampai ke pemerintahan Prabowo Subianto ke depan.

Reshuffle kabinet, di mana Bahlil menggantikan posisi Arifin Tasrif, dinilai sebagai perpanjangan tangan untuk Bahlil mengontrol Kementerian ESDM dan koneksinya dia ke depan. "Selain hadiah Jokowi ke Bahlil sebagai salah satu orang paling loyal ke Jokowi," ucap dia.

Bahlil Lahadalia mengklaim tidak akan ada konflik kepentingan meskipun ia pernah menjadi pengusaha tambang. Politikus Golkar ini mengatakan urusan perusahaan miliknya sudah dilepas sejak dia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal pada 2019.

“Jadi sudah selesai insyallah. Meskipun saya punya latar belakang pengusaha, saya bisa membedakan mana untuk kepentingan negara mana kepentingan pribadi,” kata Bahlil di Istana Negara pada Senin, 19 Agustus 2024.

Eka Yudha dan Bagus Pribadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Ekonom Indef: Warisan Utang Jokowi akan Menyulitkan Pemerintahan Prabowo