TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Riset Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menanggapi penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo perihal prestasi pembangunan infrastruktur selama 10 tahun kepemimpinannya.

"PSN yang telah dijalankan secara masif, seperti pembangunan jalan tol, hilirisasi tambang, dan pengembangan destinasi wisata super prioritas, seharusnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Namun, kenyataannya, sebagian besar penurunan angka kemiskinan lebih banyak disumbangkan oleh program-program bansos yang diluncurkan pemerintah," kata Pengamat IDEAS Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 16 Agustus 2024.

Berdasarkan kajian IDEAS terhadap PSN Infrastruktur Jalan Tol (Nganjuk dan Pasuruan), PSN Hilirisasi Tambang (Morowali dan Halmahera Tengah) dan PSN Parawisata Prioritas (Manggarai Barat dan Lombok Tengah) menunjukan, pembangunan infrastruktur dan hilirisasi tambang belum berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan signifikan mengurangi kemiskinan.

“Di lokasi dibangunnya PSN, penurunan kemiskinan terjadi secara progresif justru terjadi di era sebelum PSN dibangun,” katanya.

Pembangunan jalan tol sering dilekatkan dengan rasionalitas antara permintaan perjalanan dan pertumbuhan ekonomi, kata dia, sehingga kerap jalan tol menurunkan biaya logistik, memperbaiki rantai pasok, meningkatkan perdagangan dan mendorong industrialisasi.

“Namun kini semakin banyak bukti yang menunjukkan kontra argumen yang memutus keterkaitan infrastruktur transportasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya.

Sri juga menyoroti kebijakan hilirisasi tambang yang diklaim pemerintah akan menciptakan kesejahteraan dan akan membawa Indonesia menjadi negara maju. Selain penerimaan fiskal, kata dia, dari pajak ekstraktif dan penciptaan lapangan kerja, argumen untuk adopsi strategi hilirisasi tambang seringkali juga didasarkan pada nasionalisme ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi di dalam negeri melalui industrialisasi berbasis komoditas tambang.

“Terjangan hilirisasi nikel menerpa Kabupaten Morowali terutama sejak beroperasinya Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada 2015. Hanya dalam 5 tahun, setengah dari produksi nikel Indonesia berasal dari kawasan IMIP yang mengukuhkan diri sebagai kawasan industri pengolahan nikel terbesar di Asia Tenggara,” kata Sri.

Selanjutnya: Merujuk temuan IDEAS, pasca pembangunan infrastruktur hilirisasi....

<!--more-->

Merujuk temuan IDEAS, pasca pembangunan infrastruktur hilirisasi industri pengolahan nikel, angka kemiskinan Kabupaten Morowali menurun namun lamban, hanya 0,47 persen per tahun, turun dari 16,37 persen pada 2015 menjadi 12,59 persen pada 2023, dengan jumlah penduduk miskin turun hanya 523 jiwa per tahun, turun dari 37.600 jiwa menjadi 33.413 jiwa.

“Hal ini berbeda jauh dari pengalaman Kabupaten Morowali di era pra-hilirisasi dimana angka kemiskinan turun secara progresif. Angka kemiskinan turun hingga 1,90 persen per tahun, dari 30,14 persen pada 2006 menjadi 14,97 persen pada 2014, dengan jumlah penduduk miskin turun hingga 2.263 jiwa per tahun, dari 52 ribu jiwa menjadi 34 ribu jiwa,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri, lompatan struktural daerah kaya nikel gagal menciptakan pembangunan inklusif, dan menjadi lebih terlihat sebagai penghisapan sumber daya lokal untuk kepentingan kapitalis global.

Selain PSN Jalan tol dan Hilirisasi Tambang, Sri juga menyoroti pengembangan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu di Kawasan Mandalika. KEK Mandalika dibangun sebagai kawasan pariwisata terpadu tepi pantai dengan standar infrastruktur pariwisata kelas dunia mulai dari hotel dan resort, area komersial, taman hiburan hingga fasilitas olahraga yaitu sirkuit internasional dan lapangan golf.

Seiring transformasi Mandalika sebagai destinasi wisata tingkat dunia, kata dia, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah terdongkrak naik.

“Namun dampak kesejahteraan dari pembangunan destinasi wisata tingkat dunia ini terlihat rendah. Angka kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah menurun namun lamban, hanya 0,43 persen per tahun, turun dari 18,14 persen pada 2011 menjadi 12,93 persen pada 2023, dengan jumlah penduduk miskin turun hanya 2.355 jiwa per tahun, turun dari 158 ribu jiwa menjadi 130 ribu jiwa,” ujarnya.

Ia mengatakan, pengalaman pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah di era pra destinasi wisata prioritas justru jauh lebih inklusif dengan angka kemiskinan mampu turun secara progresif.

“Angka kemiskinan turun hingga 2,02 persen per tahun, dari 27,98 persen pada 2006 menjadi 19,92 persen pada 2010, dengan jumlah penduduk miskin turun hingga 14.900 jiwa per tahun, dari 231 ribu jiwa menjadi 171 ribu jiwa,” ujar Sri.

Pilihan Editor: Catatan Ekonom tentang RAPBN 2025: Subsidi BBM Berpotensi Dikurangi