TEMPO.CO, Jakarta - Sepucuk surat sampai di meja Sekretariat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu siang, 7 Agustus 2024. Surat bernomor PD.01/449/M-DAG/SD/08/2024 itu memuat keputusan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tentang pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) atas impor ubin keramik asal Cina. Dalam bagian sifat surat itu tertulis: segera.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menandatangani dan mengirimkan surat itu kepada Sri Mulyani sehari sebelumnya. Dia mengklaim telah rampung membahas rencana pengenaan BMAD itu. Dari dokumen yang didapatkan Tempo, Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional telah menggelar rapat pleno untuk membahas ihwal BMAD ubin keramik asal Cina di Grand Hyatt Jakarta pada Kamis, 26 Juli 2024 lalu.

Ketika dikonfirmasi Tempo, Zulhas dan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kasan Muhri enggan membeberkan besaran tarif yang mereka putuskan. “Menyalahi aturan,” kata Kasan, Rabu, 7 Agustus 2024. Namun, Zulhas pernah mengungkapkan besaran tarif itu berada di kisaran 40 sampai dengan 50 persen. “Rata-rata ya,” kata dia di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2024.

Angka ini jauh lebih kecil dari besaran BMAD yang sebelumnya beredar di publik. Dalam laporan akhir penyelidikan Komite Antidumping Indonesia (KADI) bertarikh 3 Juli 2024, besar tarif ubin keramik asal Negeri Panda dipatok berkisar 100,12 sampai dengan 198,88 persen. Terjadi lonjakan besaran tarif dari laporan data utama yang keluar pada 8 Mei 2024. Dalam laporan pertama itu, KADI memang menemukan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan-perusahaan Cina. Namun, besaran BMAD tak sampai 100 persen. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko cawe-cawe dan lonjakan tarif ini.

Moeldoko mengundang Ketua KADI kala itu, Donna Gulthom, bertemu di kantornya di Gedung Bina Graha, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 21 Mei 2024. Seorang mantan pejabat KADI yang mengetahui jalannya pertemuan itu bercerita, Moeldoko meminta Donna menaikkan besaran BMAD ubin keramik yang dia nilai terlalu rendah. Namun, Donna menolak. Dia menyatakan besaran BMAD itu telah sesuai dengan data-data yang dia temukan dalam penyelidikan.

Mantan Panglima TNI itu tak keberatan dengan jawaban Donna. Namun sebelum public hearing pada 5 Juni 1024, Donna dicopot dan digantikan Danang Prastial Danial. Berikutnya, dalam waktu kurang dari dua pekan, besaran BMAD hasil penyelidikan selama satu tahun tiba-tiba melonjak hingga sebesar 198,88 persen. Mantan pejabat KADI yang dihubungi Tempo mengaku tak tahu data apa yang digunakan KADI untuk menaikkan besaran BMAD hingga setinggi itu.

Donna enggan berkomentar ihwal penyebab lonjakan besaran BMAD ini. “Enggak etis kalau saya mencampurinya,“ kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 5 Agustus 2024. Danang mengaku pernah mendengar ihwal pertemuan Donna dan Moeldoko, tapi dia mengklaim tak mengetahui persis isinya.

Ketika dikonfirmasi, Moeldoko meminta Tempo menanyakan perihal pertemuan itu ke Deputi III KSP. Tenaga Ahli Utama KSP Agung Krisdiyanto mengatakan, pencopotan Donna disebabkan masa baktinya telah habis. “Bu Donna setahu saya karena pensiun digantinya,” kata dia kepada Tempo, Rabu, 14 Agustus 2024.

Agung menjelaskan, pertemuan itu digagas KSP merespons surat dari Asaki untuk mempercepat proses rekomendasi BMAD ubin keramik yang saat itu tengah diproses KADI. Dalam pertemuan itu, Moeldoko menanyakan progres dan kendala proses BMAD ubin keramik sehingga rekomendasi saat itu tak kunjung terbit.

Soal besaran BMAD, Moeldoko meminta agar angkanya proporsional untuk menyeimbangkan praktik dumping dari Cina. Penjualan harus dengan margin dumping yang wajar dan tidak boleh di bawah harga pokok penjualan (HPP). “Jangan sampai besaran tarif BMAD tidak berefek pada fairness dalam berkompetisi di pasar RI. Angkanya harus memberikan dampak pada keramik impor,” kata Agung.

Lewat keterangan resmi saat itu, Moeldoko meminta kementerian dan lembaga terkait proses regulasi untuk mengantisipasi banjir impor. Sebab, perlindungan industri dalam negeri merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Khusus kepada KADI, dia mendukung instansi itu menjaga industri nasional dalam perdagangan internasional. “Salah satunya dengan pengenaan bea masuk anti dumping yang signifikan untuk mencegah predatory pricing dan unfair trade,” kata dia, Selasa, 21 Mei 2024.

Dari penelusuran Tempo, undangan Moeldoko kepada Donna ternyata merupakan permintaan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) selaku pemohon BMAD. Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengaku mengirimkan surat kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, dengan tembusan kepada KSP, karena tak puas dengan laporan data utama. Dengan surat itu, dia berharap aspirasi pelaku usaha akan sampai ke Presiden. Namun, dia mengklaim pencopotan Donna tak berhubungan dengan lonjakan besaran BMAD. “Saya kira (pergantian Ketua KADI) normatif saja,” kata Edy saat dihubungi Tempo, Senin, 5 Agustus 2024.

Edy bercerita, dia mengirimkan surat keberatan kepada KADI usai pengumuman laporan data utama pada 8 Mei 2024. Dalam surat itu, dia menuding hasil penyelidikan sementara KADI mencederai rasa keadilan dan tak mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri. “Kami protes keras ke KADI,” kata Edy. Menurut dia, hasil penyelidikan sementara KADI tak valid karena memuat dua sampai tiga pabrik yang sebenarnya telah tutup. Kepada KADI, dia menyodorkan data-data baru, lengkap dengan foto, video, dan dokumen pendukungnya.

Pengenaan antidumping yang tinggi menuai kritik dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio menilai dengan pemberian BMAD, harga produk porselen di pasar domestik dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan memberatkan konsumen. Indef memprediksi kebijakan antidumping keramik akan menurunkan kesejahteraan masyarakat hingga US$ 433,3 juta atau Rp 7,02 triliun. Edy membantah tudingan ini. Menurut dia, harga ubin keramik tak hanya dipengaruhi impor dari Cina. Masih ada negara-negara lain yang akan mengekspor ubin keramiknya ke Indonesia.

Sampai saat ini, publik masih menanti besar BMAD ubin keramik yang akan diputuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Edy berharap besar BMAD tak akan di bawah 40 persen karena dia nilai tak akan efektif menahan gempuran impor. Andry beharap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bisa menahan kebijakan ini. Sementara, Danang enggan membeberkan besaran BMAD ubin keramik itu. Dia membiarkan Zulhas yang menyampaikannya kepada publik. “Saya takut jadi ramai,” kata dia.

Pilihan editor: Andrinof Chaniago Kritik Langkah Jokowi Obral HGU di IKN hingga Hampir 2 Abad: Kebablasan

Redaksi telah menambahkan jawaban dari Tenaga Ahli Utama KSP Agung Krisdiyanto Pada Jumat, 16 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB.