Jokowi: Prabowo Setujui Anggaran Percepatan Pembangunan IKN

Reporter

Editor

Grace gandhi

Senin, 12 Agustus 2024 21:11 WIB

Keterangan Pers Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo, IKN, 12 Agustus 2024. Tangkap layar video Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, IKN, Penajam Paser Utara - Presiden Joko Widodo mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Jokowi menyampaikan hal itu dalam sambutannya saat meresmikan peletakan batu pertama Kantor BCA di IKN, Kalimantan Timur, hari ini.

"Tadi pagi juga presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto sudah menyetujui percepatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Jadi para investor tidak perlu ragu terhadap komitmen pemerintah berikutnya," kata Presiden Jokowi, Senin, 12 Agustus 2024.

Dengan persetujuan anggaran dari presiden terpilih Prabowo Subianto, Presiden Jokowi pun meminta para investor tidak ragu terhadap komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan IKN.

Dalam sambutannya, Jokowi memaparkan pemerintah bertanggung jawab untuk membangun fasilitas hingga infrastruktur di IKN, seperti jalan, listrik dan pasokan air.

Advertising
Advertising

Saat ini, kata Presiden, pemerintah masih berfokus pada pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Oleh karena itu, investor yang membangun fasilitas atau usahanya di luar KIPP IKN, pemerintah baru akan membangun jalan dan infrastruktur lainnya pada Januari 2025.

Selanjutnya: "Yang sekarang ini memang kita sampai akhir tahun masih berkonsentrasi...."

<!--more-->

"Yang sekarang ini memang kita sampai akhir tahun masih berkonsentrasi pembangunan di kawasan inti, yaitu di kawasan pemerintahan. Untuk investasi, investor yang berada di luar kawasan pemerintahan akan dimulai pembangunan infrastrukturnya bulan Januari tahun depan," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menekankan pembangunan jalan dan infrastruktur yang akan dikerjakan pada Januari 2025 telah disetujui anggarannya oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Berkaitan dengan investasi, Kepala Negara menyebutkan ada 472 investor yang menyatakan minatnya dan telah menandatangani Letter of Intent dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Namun, setelah diseleksi oleh OIKN, ada 220 investor yang serius dan ingin berinvestasi masuk ke IKN Nusantara.

Investor yang telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan OIKN pun akan mendapat izin hak guna bangunan (HGB) dalam waktu 11 hari.

"Dan saat ini apabila bapak, ibu investasi di Ibu Kota Nusantara, tanda tangan perjanjian kerja sama cepat, dan setelah itu nanti dari Kementerian ATR/BPN akan mengeluarkan HGB-nya maksimal dalam waktu 11 hari. Sangat cepat sekali," kata Presiden.

Mengakhiri sambutannya, Presiden pun mengajak para investor dan undangan untuk melihat Istana Garuda dan Istana Negara di IKN, untuk menunjukkan betapa seriusnya pemerintah membangun Ibu Kota Nusantara.

ANTARA

Pilihan Editor: PHRI Laporkan Ratusan Data Hotel di Akun Bisnis Google Diubah, Bersiap Laporkan ke Bareskrim

Berita terkait

Sudah Teken Keppres Pemberhentian Pramono Anung, Jokowi: Penggantinya Masih dalam Proses

4 jam lalu

Sudah Teken Keppres Pemberhentian Pramono Anung, Jokowi: Penggantinya Masih dalam Proses

Presiden Jokowi membenarkan telah mengeluarkan keppres pemberhentian Pramono Anung sebagai Seskab. Ia menyebut penggantinya masih dalam proses.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Akan Tutup PON Aceh-Sumut di Stadion Utama Sport Center Sumut Jumat 20 September

4 jam lalu

Presiden Jokowi Akan Tutup PON Aceh-Sumut di Stadion Utama Sport Center Sumut Jumat 20 September

Panitia PON Aceh-Sumut memastikan upacara penutupan digelar di Stadion Utama Sport Center Sumut pada Jumat malam, 20 September 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kritik izin Membangun PLTP Butuh 6 Tahun, ESDM SInggung Konflik dengan Masyarakat

4 jam lalu

Jokowi Kritik izin Membangun PLTP Butuh 6 Tahun, ESDM SInggung Konflik dengan Masyarakat

ESDM menyebutkan bahwa mandeknya perizinan PLTP biasa terjadi di tahap eksplorasi dimana sering timbul penolakan dari masyarakat.

Baca Selengkapnya

Hadiri Kongres ISEI di Solo, Jokowi Ungkap Tantangan Hadapi Gejolak Ekonomi Global

4 jam lalu

Hadiri Kongres ISEI di Solo, Jokowi Ungkap Tantangan Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Presiden Jokowi menegaskan agar dalam menghadapi gejolak dan ketidakpastian ekonomi global ini Indonesia harus bisa fokus dalam kerja.

Baca Selengkapnya

Kata Akademisi Soal Partai Buruh Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Kata Akademisi Soal Partai Buruh Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Buruh optimistis klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dapat menjadi perhatian pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Soal Masuk Tidaknya di Kabinet Prabowo, Sandiaga Uno: Harus Iso Rumongso

4 jam lalu

Soal Masuk Tidaknya di Kabinet Prabowo, Sandiaga Uno: Harus Iso Rumongso

Sandiaga Uno menyadari posisi politiknya saat ini sehingga terkait formasi menteri di kabinet Prabowo ia tak terlalu berharap banyak.

Baca Selengkapnya

Sultan Pernah Menolak Jalan Tol Solo-Yogyakarta yang Diresmikan Presiden Jokowi, Ini Alasannya

5 jam lalu

Sultan Pernah Menolak Jalan Tol Solo-Yogyakarta yang Diresmikan Presiden Jokowi, Ini Alasannya

Presiden Jokowi meresmikan Seksi I jalan tol Solo - Yogyakarta-Bandara YIA Kulon Progo di Gerbang Tol Banyudono.. Menyingkat waktu perjalanan ke Yogya

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Tol Solo-Yogyakarta Segmen Kartasura-Klaten: Dibangun Sejak 2021, Biayanya Rp 5,6 Triliun

5 jam lalu

Jokowi Resmikan Tol Solo-Yogyakarta Segmen Kartasura-Klaten: Dibangun Sejak 2021, Biayanya Rp 5,6 Triliun

Presiden Jokowi meresmikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Seksi I Segmen Kartasura-Klaten, hari ini, Kamis, 19 September 2024.

Baca Selengkapnya

UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan

5 jam lalu

UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan

Berkat RUU Nomor 39 Tahun 2008 yang disahkan DPR, Prabowo bisa tambah kementerian dalam jumlah tak terbatas

Baca Selengkapnya

Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Jokowi Perintahkan Mitigasi Secepatnya

5 jam lalu

Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Jokowi Perintahkan Mitigasi Secepatnya

Jokowi memerintahkan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi agar segera melakukan mitigasi terkait kebocoran 6 juta data NPWP.

Baca Selengkapnya