TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan ada rumah subsidi di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, IKN nantinya tidak hanya dihuni aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri.

"Kan ada masyarakat di situ yang berbaur," ujar Endra ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 31 Juli 2024.

Selain memberi fasilitas hunian untuk ASN, menurut Endra, pemerintah bakal memperhatikan kebutuhan hunian untuk masyarakat. Karena itu, PUPR tetap akan mendorong prinsip hunian berimbang.

"Jadi, tetap ada perumahan untuk masyarakat menengah ke bawah," ujarnya.

Presiden Joko Widodo ata Jokowi secara resmi mengumumkan rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2019 lalu. Presiden mengatakan pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam.

"Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim,” kata Presiden dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019, dikutip Tempo dari siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menurut Jokowi, Kalimantan Timur dipilih dengan berbagai pertimbangan. Mulai dari risiko bencana yang minim; lokasi strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia; berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda; hingga sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar.

Pembangunan IKN akhirnya dimulai dan dicanangkan dalam lima tahap hingga 2045 mendatang. Adapun hingga 2045 mendatang, pertumbuhan penduduk di ibu kota baru diproyeksikan mencapai 2 juta orang.

Pilihan Editor: Wacana Tiket Konser Kena Cukai, Respons Sandiaga Uno dan Ditjen Bea Cukai