TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi melantik Thomas M. Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II, bersama pengangkatan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung, Kamis, 18 Juli 2024.

Thomas atau biasa disapa Tommy adalah keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto, yang ditunjuk sebagai anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang bertugas menjembatani pemerintahan baru dengan pemerintahan Jokowi.

Penunjukan anak sulung mantan Gubernur Bank Indonesia, Soedradjat Djiwandono, ini mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menduga pelantikan Tommy menjadi wamenkeu adalah persiapan sebagai kandidat menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani.

"Pertama, tentu untuk mempermudah proses transisi anggaran, dari platform Jokowi-Sri Mulyani ke platform baru yang nanti akan digunakan pemerintahan baru," katanya kepada Tempo pada Kamis, 18 Juli 2024.

Kemudian, dia menambahkan, pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri itu juga sebagai ajang magang dia sebelum menjadi menteri keuangan. "Dengan kata lain, Thomas boleh jadi adalah sosok yang akan menduduki bangku menteri keuangan nanti di pemerintahan baru, sebagai pengganti Sri Mulyani."

Bagaimana pun, kata dia, Menteri Keuangan adalah kursi strategis yang memang perlu dikuasai oleh presiden. Opsinya, Prabowo bisa mengambil dari kalangan profesional seperti Jokowi mengambil SMI, tapi tetap bisa dikendalikan dan tetap bisa mendukung kebijakannya, atau bisa pula mengambil dari partai yang latar belakangnya memenuhi.

"Nah, Thomas Djiwandono masuk kriteria kedua. Beliau adalah bendahara partai yang memiliki latar pendidikan master ekonomi internasional," tuturnya.

Oleh karena itu, menurut Ronny peluang Thomas sangat besar untuk duduk di kursi Menkeu setelah Prabowo-Gibran dilantik. "Sehingga, selain bisa memperlancar transisi anggaran, juga Thomas bisa beradaptasi selama beberapa bulan untuk bersiap-siap menduduki posisi tertinggi di Kemenkeu nantinya."

Jika demikian, kata dia maka bisa jadi keputusan mendudukkan Thomas Djiwandono di bangku Wamenkeu sebagai sinyal untuk pasar tentang gambaran sosok pengganti Sri Mulyani nantinya. Asumsi Ronny bukan tanpa alasan. Menurut dia, transisi anggaran tidak terlalu membutuhkan penambahan posisi.

"Toh, tidak pernah juga terjadi sebelumnya. Dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi tetap berjalan mulus transisi anggaran tanpa penambahan Wamen baru, walaupun platform ekonomi keduanya cukup berbeda." Sementara itu, visi Jokowi dan Prabowo tidak terlalu berbeda, sebab Prabowo sering mengklaim pemerintahannya sebagai lanjutan dari rezim Jokowi.

Bagi Ronny, adanya Tim Gugus Tugas Sinkronisasi sudah lebih dari cukup. Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi masih punya kuasa atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kemudian, jatah pemerintahan baru mulai di APBN-Perubahan 2025.

"Sesederhana itu saja sebenarnya. Soal transisi ini jadi panjang karena presiden terpilih ingin programnya lebih cepat diakomodasi di APBN yang notabene masih di bawah otoritas pemerintahan Jokowi," ujarnya.

Mitigasi Risiko Fiskal

Analis Kebijakan Ekonomi asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani menilai pemilihan Wamen dari tim sinkronisasi sudah dipertimbangkan dengan matang. “Posisi Wakil Menteri Keuangan yang diisi oleh seorang Thomas Djowandono menunjukkan Prabowo Subianto ingin memitigasi semua risiko fiskal sejak dini,” kata dia lewat pernyataan resmi dikutip Jumat, 19 Juli 2024.

Tommy sebagai bendahara umum Partai Gerindra adalah posisi yang menurut Ajib sangat lekat dengan pengelolaan dana dan keuangan. Walaupun kebijakan fiskal mempunyai wilayah yang berbeda, tetapi keahlian dan pengalamannya dianggap akan bermanfaat dalam manajemen yang akuntabel.

Kementerian Keuangan menjadi posisi sangat disorot karena kebijakan fiskal yang tengah menghadapi tantangan cukup rumit. Sejak era pandemi, terjadi realokasi dan refocusing dana yang mengakibatkan perjalanan kementerian tidak seideal seperti di awal pemerintahan. “Scaring effect ini masih terus berlanjut,” kata dia.

Bahkan tahun 2025 ada utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun yang harus ditanggung negara. Ini menurut Ajib membuat ruang fiskal semakin sempit. Ditambah lagi dengan program populis Prabowo berupa makan bergizi gratis yang memerlukan alokasi yang cukup signifikan menguras fiskal, Rp 71 triliun per tahun.

Berikutnya: Pernyataan Sri Mulyani <!--more-->

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Thomas sebagai wakil menteri baru akan bekerja sama dengan Wakil Menteri Keuangan lain, Suahasil Nazara dan seluruh pejabat eselon 1. Mereka akan menjalankan tugas pengelolaan keuangan dan menggunakan instrumen keuangan negara untuk merespons gejolak perekonomian global dan nasional.

Sekaligus agar bisa memitigasi risiko dari berbagai dinamika tersebut untuk menjaga stabilitas ekonomi dan momentum pertumbuhan. “Untuk menjaga instrumen fiskal APBN agar terus sehat” ujar Sri Mulyani pada konfrensi pers perkenalan wamen baru di kantor kementerian keuangan, Kamis, 18 Juli 2024.

Sri Mulyani mengatakan dilantiknya Thomas Djiwandono memudahkan transisi kepemimpinan. Bendahara Negara itu juga mengatakan masuknya Thomas akan membuat tugas peralihan kepemimpinan makin ringan.

“Karena komunikasi berarti sudah otomatis terjalin, untuk menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan Pak Prabowo dan bagaimana memasukkan dalam APBN 2025,” ujarnya.

Thomas Djiwandono mengaku siap mengemban tugas mengelola keuangan negara. Ia bahkan mengaku akan mundur sebagai bendahara umum Partai Gerindra.

Ia mengklaim sudah berkomunikasi intens dengan kementerian keuangan selama tiga bulan terakhir. Selain membahas keuangan negara juga terkait program-program prioritas presiden selanjutnya.

“Semua hal yang menyangkut presiden terpilih, apakah makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang disampaikan Bu Menteri keuangan,” ujar Thomas Djiwandono.

Ia mengakui, tugas utamanya berkaitan dengan RAPBN 2025. "Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan," kata Thomas usai dilantik.

Posisi Penting Gerindra

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Prof Asrinaldi menyebut pelantikan kader Gerindra sebagai dua wakil menteri menunjukkan pentingnya partai itu di pemerintahan sejak PDI Perjuangan tidak lagi bersama pemerintah.

"Di samping itu, proses transisi dari Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto tentu harus melibatkan orang-orang Prabowo untuk membiasakan jalannya pemerintahan ke Gerindra," katanya saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat, 19 Mei 2024.

Selain itu, ia menyebut pelantikan dua kader Gerindra sebagai wamen akan memberikan informasi kepada Presiden terpilih Prabowo mengenai situasi pemerintahan menjelang peralihan.

Namun Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan mengkritisi pelantikan wamen keuangan itu. Ia mengatakan penunjukan keponakan Prabowo, adalah sebatas akomodasi politik. Ke depannya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan nepotisme.

“Apalagi bila nanti saat Prabowo dilantik, Pak Thomas Djiwandono masih dipertahankan atau bahkan diangkat menjadi Menkeu,” ujarnya saat dihubungi Kamis 18 Juli 2024.

Ia memahami perlu upaya untuk memasukkan program-program prioritas Prabowo dalam APBN 2025. Semuanya akan dilihat dalam Nota Keuangan dan RAPBN yang akan dibacakan Presiden Jokowi tgl 16 Agustus nanti, karena di KEM PPKF 2025 belum cukup terlihat. “Tapi harusnya bukan ponakannya Pak Prabowo sendiri yang ditunjuk, bisa profesional yang lain,” ujarnya.

Misbah juga mengatakan, pelantikan kali ini jadi akomodasi politik. “Berpotensi menimbulkan conflict of interest dan nepotisme,” kata dia.

Saat ini, menurut Misbah, tidak diperlukan Wamenkeu baru, mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal sekitar empat bulan. “Tidak ada sesuatu yang mendesak untuk disikapi secara fiskal,” ujarnya lagi.

Berikutnya: Profil Thomas Djiwandono <!--more-->

Dikutip dari situs resmi Gerindra, Thomas Djiwandono yang dikenal sebagai Tommy, merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Pria yang lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972 ini sudah menikah dan dikaruniai tiga anak.

Thomas Djiwandono merupakan anak pertama dari Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Ayahnya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini mengajar di Nanyang Technological University di Singapura, sementara ibunya adalah kakak kandung Prabowo Subianto.

Thomas adalah keponakan Prabowo Subianto sekaligus cicit dari R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46.

Thomas Djiwandono mengenyam pendidikan di SMP Kanisius, Menteng, Jakarta. Setelah itu, ia melanjutkan studi sarjana dalam bidang sejarah di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat, dari tahun 1990 hingga 1995.

Thomas juga meraih gelar master dalam bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University School of Advanced International Studies di Washington, Amerika Serikat.

Thomas Djiwandono memulai kariernya sebagai wartawan magang. Tahun berikutnya, ia bekerja di Indonesia Business Weekly. Ia juga pernah bekerja sebagai analis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada tahun 2006, kariernya meningkat ketika pamannya, Hashim Djojohadikusumo, memintanya untuk menjabat sebagai Deputy CEO di Arsari Group, sebuah perusahaan agrobisnis.

Di dunia politik, Thomas terlibat dalam Partai Gerindra dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini, ia menjabat sebagai Bendahara Umum di Partai Gerindra, yang didirikan oleh pamannya, Prabowo Subianto.

Pada Pilpres 2014, ketika pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diusung, Thomas Djiwandono memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan logistik Koalisi Merah-Putih (KMP). Ia dikenal serius dan sangat teliti dalam mencatat aktivitas keuangan partaii.

RIZKI DEWI AYU | DANIEL A. FAJRI | ILONA ESTHERINA | ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor Makan Bergizi Gratis: Menko Muhadjir Sebut Rp7.500 Cukup, Gibran Nilai Rp15 Ribu Ideal