TEMPO.CO, Jakarta - Sorotan terhadap isu pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih belum terlepas. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat menanggapi singkat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi, namun ia memandang perlunya sosialisasi supaya tak meleset.

1. Tanggapan Jokowi

Menanggapi polemik yang terus disoroti, Jokowi menyatakan, sejauh ini pemerintah belum membahas tentang kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

“Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Jokowi ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

2. PKS Meminta Luhut Klarifikasi

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mencabut pernyataannya soal rencana pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024.

Mulyanto juga meminta agar Luhut memberikan klarifikasi lantaran rencana pembatasan tersebut masih simpang siur. "Lumrah saja kalau pernyataan pejabat diralat untuk mengurangi keresahan yang terjadi di masyarakat," kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

Tak hanya simpang siur, anggota Komisi VII DPR RI itu menilai pernyataan Luhut soal wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus tidak tepat untuk disampaikan. Sebab, menurut dia, tanggal tersebut bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. "Masak hadiah ulang tahun berupa penerapan pembatasan BBM bersubsidi," ucap Mulyanto.

3. Mengalihkan ke BLT

Wacana soal pembatasan BBM bersubsidi juga menuai kritik dari CEO Think Policy, Andhyta Fireslly Utami. Menurut dia pemerintah Indonesia seharusnya mereformasi kebijakan subsidi. Kata dia, selama ini subsidi BBM tidak efektif dan tak tepat sasaran. Soal kebocoran subsidi BBM tampak dari distribusi bahan bakar pertalite dan solar yang banyak dinikmati kelas menengah atas.

"Penghematan fiskal dari pengurangan subsidi seharusnya dialokasikan untuk program yang mendukung masyarakat kelas menengah bawah, rentan dan miskin," kata Andhyta dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 16 Juli 2024.

Andhyta mengatakan, anggaran subsidi BBM sebaiknya dipindahkan untuk bantuan langsung tunai (BLT). Kalau pun pembatasan alokasi anggaran untuk subsidi BBM diterapkan, pemberlakuannya harus bertahap memprioritaskan sektor yang paling terkena dampak dan target kelompok masyarakat yang jelas. "Selain BLT realokasi subsidi bisa diarahkan ke sektor produktif yang tidak terbatas pada manufaktur, pertanian, perikanan, dan sebagainya," ucapnya.

4. Sosialisasi Dulu

“Tidak ada pembatasan BBM,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada Selasa, 16 Juli 2024, dikutip Antara. Dia mengatakan, pemerintah masih mempersiapkan skenario program yang kemudian bakal dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

Sampai sekarang, dia meminta para pemangku kebijakan untuk melakukan sosialisasi. “Saya minta untuk sosialisasi dulu agar tepat sasaran,” ujarnya.

NANDITO PUTRA | SANDY PRASTANTO | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Siap-siap, Agustus Nanti Ada 2 Jenis BBM Baru, Apa Itu?