Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Penuh Tantangan, Pengamat CITA: Risiko Politik

Reporter

Ilona Estherina

Editor

Agung Sedayu

Senin, 15 Juli 2024 11:44 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri rapat kerja lanjutan bersama Badan Anggaran DPR, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memaparkan pada paruh awal 2024 penerimaan pajak terkontraksi 7,9 persen. Semester 1 tahun ini hanya Rp 893,8 triliun, dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 970,2 triliun atau tumbuh 9,9 persen.

Penerimaan sepanjang tahun ini diperkirakan meleset, bendahara negara memproyeksikan pendapatan dari pajak sepanjang 2024 adalah 96,6 persen dari target. Ia mengatakan seretnya pajak disebabkan penurunan harga komoditas seperti CPO atau minyak sawit mentah, batubara dan tembaga. Hal ini terlihat dari penurunan PPh (Pajak Penghasilan) Badan sebesar 35 persen, khususnya di industri pertambangan dan pengolahan.

Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengatakan tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mengerek penerimaan. “Opsi kebijakan sulit dilakukan karena adanya risiko politik,” ujarnya kepada Tempo 11 Juli 2024.

Tantangan politik yang dimaksud Fajry adalah dalam bentuk penolakan masyarakat. Ia mencontohkan belum lama banyak kebijakan pemerintah seperti Tapera yang akhirnya ditunda bahkan dibatalkan. Aturan lain juga berpotensi menimbulkan pro dan kontra. “Ini risiko politik,” ujarnya lagi.

Ia berujar, intensifikasi yang sedang dilakukan oleh otoritas perpajakan, merupakan cara yang dapat dilakukan dan paling umum. Pemerintah juga tidak bisa memaksakan peningkatan penerimaan tanpa melihat kondisi perusahaan atau dunia usaha. Karena hal itu bisa mengganggu ekonomi. Ia menyarankan pemerintah meningkatkan kualitas belanja dan revisi target penerimaan pajak.

Advertising
Advertising

Selain itu, penerimaan dari PPh badan diperkirakan masih akan berat tahun ini. Karena kinerja perusahaan yang menurun. Potret penerimaan tahun ini disebabkan karena beberapa perusahaan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 ke 2023 akibat pelemahan harga komoditas. Ia berujar, kemungkinan akan ada penurunan besaran angsuran PPh Badan untuk sisa bulan 2024 secara akumulatif. Hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak secara keseluruhan.

Adapun target penerimaan pajak sepanjang 2024 adalah sebesar Rp 1.988,9 triliun. Kementerian keuangan memaparkan outlook atau perkiraan penerimaan pada 2024 akan mencapai Rp 1.921 triliun atau hanya 96,6 persen dari target.

Pilihan Editor: Terpopuler: Alasan Prabowo Lanjutkan IKN, Dampak Penembakan Donald Trump pada Harga Emas

Berita terkait

Celios soal Utak-Atik Dana Makan Bergizi Gratis: Tidak ada Kebijakan yang Gratis

5 jam lalu

Celios soal Utak-Atik Dana Makan Bergizi Gratis: Tidak ada Kebijakan yang Gratis

Pengalokasian dana untuk program ambisius pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu makan bergizi gratis masih menimbulkan polemik di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Dampak Kenaikan PPN jadi 12 Persen ke Kontraksi Ekonomi, dari Pendapatan Riil Turun hingga..

5 jam lalu

Dampak Kenaikan PPN jadi 12 Persen ke Kontraksi Ekonomi, dari Pendapatan Riil Turun hingga..

Rencana pemerintah menaikkan PPN hingga 12 persen dapat berujung pada kontraksi ekonomi. Apa saja imbas negatifnya?

Baca Selengkapnya

Politikus Gerindra Bilang Prabowo Sering Bahas APBN dengan Sri Mulyani atas Persetujuan Jokowi

9 jam lalu

Politikus Gerindra Bilang Prabowo Sering Bahas APBN dengan Sri Mulyani atas Persetujuan Jokowi

Dasco mengatakan, brainstorming antara Prabowo, Sri Mulyani dan Tommy bukan hanya saat itu saja.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Prabowo Pernah Beda Pendapat, Kini Bersama Membahas APBN

19 jam lalu

Sri Mulyani dan Prabowo Pernah Beda Pendapat, Kini Bersama Membahas APBN

Sri Mulyani dan Prabowo Subianto membahas APBN dan rencana program pemerintah. Mereka dulu pernah berbeda pendapat.

Baca Selengkapnya

Thomas Djiwandono Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani: Tak Bahas Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Thomas Djiwandono Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani: Tak Bahas Makan Siang Gratis

Program makan siang gratis atau program makan bergizi gratis akan diterapkan ketika mereka mulai menjabat pada Oktober mendatang.

Baca Selengkapnya

Thomas Djiwandono Ungkap Tak Ada Tawaran dari Prabowo ke Sri Mulyani untuk Lanjut ke Kabinet Baru

1 hari lalu

Thomas Djiwandono Ungkap Tak Ada Tawaran dari Prabowo ke Sri Mulyani untuk Lanjut ke Kabinet Baru

Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengungkap tidak ada tawaran dari Prabowo Subianto kepada Sri Mulyani untuk lanjut menjadi menteri di kabinet berikutnya.

Baca Selengkapnya

Terkini: Sri Mulyani di Deretan Menteri yang Pamit Jelang Akhir Masa Jabatan, Hari Ini Pendaftaran CPNS Terakhir

2 hari lalu

Terkini: Sri Mulyani di Deretan Menteri yang Pamit Jelang Akhir Masa Jabatan, Hari Ini Pendaftaran CPNS Terakhir

Menjelang pergantian masa pemerintahan Presiden Jokowi menuju Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang, sejumlah menteri mulai berpamitan.

Baca Selengkapnya

Deretan Menteri yang Pamit Jelang Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Kenalkan Calon Penerusnya

2 hari lalu

Deretan Menteri yang Pamit Jelang Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Kenalkan Calon Penerusnya

Berikut ini adalah deretan menteri yang pamit menjelang akhir masa jabatan. Sri Mulyani mengenalkan calon penerusnya.

Baca Selengkapnya

Kejar Target Penagihan BLBI Kemenkeu Anggarkan Rp 10,25 Miliar untuk Bentuk Komite Pengganti Satgas

2 hari lalu

Kejar Target Penagihan BLBI Kemenkeu Anggarkan Rp 10,25 Miliar untuk Bentuk Komite Pengganti Satgas

Satuan tugas atau Satgas BLBI sudah hampir habis masa jabatannya. Tahun depan Kementerian Keuangan berencana bentuk komite pengganti Satgas dan ajukan anggaran Rp 10,2 miliar

Baca Selengkapnya

Komisi XI DPR Setujui Anggaran Kemenkeu Tahun Depan Rp 53 Triliun, Sri Mulyani Sekalian Pamitan

3 hari lalu

Komisi XI DPR Setujui Anggaran Kemenkeu Tahun Depan Rp 53 Triliun, Sri Mulyani Sekalian Pamitan

Dalam presentasi terakhir Sri Mulyani di Komisi XI DPR sebagai menteri kabinet Jokowi, anggaran Kemenkeu disepakati Rp 53 triliun untuk 2025

Baca Selengkapnya