TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Uviersitas Paramadina Wijayanto Samiri mengkritik wacana pemerintah untuk membentuk family office. Menurut dia, sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo yang hanya tiga bulan biarlah berakhir dengan tenang. "Pemerintahan Jokowi hanya tersisa tiga bulan. Sebaiknya biarkan pemerintahan Jokowi husnul khatimah, jangan menimbulkan sesuatu yang akan menjadi persoalan di kemudian hari.

Wijayanto menduga ada motif jahat di balik wacana pembentukan family office. Dia menilai family office berpotensi dijadikan tempat untuk praktik pencucian uang. "Jangan-jangan, ini dugaan saya saja, ini dimanfaatkan untuk kepentingan pencucian uang. Ini juga bisa untuk menghindari pajak, mereka bebas berbisnis dan menempatkan uangnya di sini, tetapi tidak bisa kita tarik pajaknya untuk kepentingan negara kita," kata Wijayanto, Kamis, 11 Juli 2024.

Dia menjelaskan, family office juga tidak menjamin bisa meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kebijakan membebaskan pajak demi investasi pernah diterapkan lewat tax amnesty.

"Tax amnesty sudah dua kali diundang-undangkan, itu juga gagal. Berapa banyak uang dari pengusaha-pengusaha kaya yang menanam uangnya, kan tidak banyak, hasilnya juga tidak signifikan," ujarnya.

Selain itu, Wijayanto menilai family office hanya akan menambah beban pemerintahan Prabowo-Gibran. Family office pertama kali diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kita tahu ide ini banyak kontroversinya. Jadi menurut saya tidak apa-apa dalam batasan wacana, tapi jangan sampai diimplementasikan sekarang. Karena ini cuman tinggal tiga bulan dan belum tentu menteri yang mengusulkan ide family office ini akan dipakai Pak Prabowo di pemerintahan ke depan," kata Wijayanto.

Pilihan editor: Faisal Basri soal Rencana Pemerintah Buat Family Office: Jangan Berkhayal