TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mendukung revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 atau Perpres 191 soal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan tujuan agar tepat sasaran. “Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu namun mendapatkan BBM bersubsidi,” katanya di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Erick mengaku masih menunggu pemerintah yang tengah menggodok Perpres 191, sehingga agar segera diselesaikan. Ia mengatakan, sebaiknya pemerintah juga mengatur perihal pembatasan pembelian elpiji subsidi.

“BUMN ini kan korporasi, bukan mengambil kebijakan. Kami berharap juga (pembatasan pembelian) buat gas, karena elpiji impornya tinggi sekali sekarang dan ini yang kita harus benahi. Jangan sampai subsidi salah sasaran,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah membereskan masalah pemborosan anggaran yang terjadi di Indonesia. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan efisiensi penggunaan BBM bersubsidi.

"Kita berharap 17 Agustus sudah bisa mulai, orang yang tidak berhak dapat subsidi bisa kita kurangi," kata Luhut melalui keterangan video yang diunggah di Instagarm resmi @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.

Menurut Luhut pemborosan anggaran mesti disetop karena pemerintah harus menjaga stabilitas dan keseimbangan anggaran negara. Terlebih, ia menyampaikan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini diproyeksikan lebih besar ketimbang target yang ditetapkan.

Hal ini seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Pasalnya, kata Luhut, setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang terdampak penurunan harga bakal merosot.

Ihwal pengurangan BBM subsidi untuk masyarakat, Luhut tidak menjelaskan detail skema yang akan diterapkan. Ia hanya mengatakan, Pertamina sedang menyiapkannya.

BAGUS PRIBADI | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Luhut Beri Sinyal Pembatasan Pembelian BBM Subsidi: Kita Berharap 17 Agustus Sudah Bisa Mulai