Terpopuler: BSD Tangerang Jadi Kawasan Ekonomi Khusus, Airlangga Tanggapi Respons Masyarakat soal Iuran Tapera
Editor
Grace gandhi
Kamis, 30 Mei 2024 06:00 WIB
![](https://statik.tempo.co/data/2024/03/25/id_1290367/1290367_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Rabu malam, 29 Mei 2024 dimulai dari pemerintah mengesahkan tiga Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK baru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sektor yang dibuka adalah pendidikan, kesehatan, dan teknologi.
Disusul, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengomentari kritik atas pemotongan gaji karyawan sebesar 3 persen untuk iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Menurut dia, aturan masih akan disosialisasikan.
Selanjutnya, Direktur Instutute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan pemerintah perlu terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Namun, terobosan ini bukan melalui kebijakan memotong gaji pekerja swasta untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.
Berikutnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah di Bangka pada 2015 hingga 2022 mencapai Rp 300 triliun.
Terakhir, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyerahkan dua sertifikat tanah milik keluarga aktris Nirina Zubir. Diberitakan sebelumnya, Nirina menjadi korban mafia tanah sejak 2018.
Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.
Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:
Selanjutnya: . Pemerintah Sahkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus Baru....
<!--more-->
1. Pemerintah Sahkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus Baru, Salah Satunya di BSD, Tangerang
Pemerintah mengesahkan tiga Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK baru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sektor yang dibuka adalah pendidikan, kesehatan, dan teknologi.
Tiga KEK tersebut berada di Bumi Serpong Damai atau BSD, Tangerang; Batam, Kepulauan Riau; dan Morowali, Sulawesi Tengah. "KEK yang disahkan untuk kesehatan, pendidikan dan teknologi, bukan properti," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu 29 Mei 2024.
Untuk KEK kesehatan dan pariwisata di Batam, pemerintah menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Apolo dari India. Lokasinya di Tanjung Sauh, Batam dengan luas 840,67 hektare yang ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2024 dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 28 Mei 2024.
Berita selengkapnya baca di sini.
2. Airlangga Tanggapi Respons Masyarakat soal Iuran Tapera: Harus Paham Dulu Aturannya
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengomentari kritik atas pemotongan gaji karyawan sebesar 3 persen untuk iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Menurut dia, aturan masih akan disosialisasikan.
"Masyarakat harus paham dulu aturannya," ujar Airlangga di kantornya, Rabu, 29 Mei 2024.
Ia mengatakan perlu melihat manfaat apa yang bisa diperoleh para pekerja dengan penetapan pemotongan iuran Tapera. "Perlu dilihat benefit apa yang bisa diperoleh para pekerja terkait perolehan perumahan maupun renovasi perumahan," ujarnya.
Menurut Airlangga pemahaman soal benefit dari iuran Tapera ini mesti disosialisasikan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan. Sehingga masyarakat bisa memahami keuntungan yang bisa didapat.
Berita selengkapnya baca di sini.
Selanjutnya: 3. Pengamat: Perlu Terobosan Baru Atasi Perumahan, tapi....
<!--more-->
3. Pengamat: Perlu Terobosan Baru Atasi Perumahan, tapi Bukan dengan Potong Gaji untuk Tapera
Direktur Instutute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan pemerintah perlu terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Namun, terobosan ini bukan melalui kebijakan memotong gaji pekerja swasta untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.
Yusuf menjelaskan, backlog atau kesenjangan antara kebutuhan dan pasokann rumah di Indonesia saat ini mencapai 18 persen. Dengan jumlah rumah tangga sekitar 67 juta, backlog itu setara kurang lebih 12,7 juta keluarga.
“Pemerintah sebaiknya membatalkan kebijakan potongan gaji pekerja untuk Tapera dan fokus pada upaya memenuhi kebutuhan rumah 18 persen keluarga Indonesia menuju zero backlog,” ujar Yusuf kepada Tempo, Rabu, 29 Mei 2024.
Berita selengkapnya baca di sini.
4. Kejaksaan Agung Ungkap Kerugian Korupsi Timah Rp 300 T hingga Penguntitan Jampidsus
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah di Bangka pada 2015 hingga 2022 mencapai Rp 300 triliun.
"Semula kita memperkirakan Rp 271 triliun, ternyata setelah diaudit BPKP nilainya cukup fantastis sekitar Rp 300 triliun," kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.
Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini diserahkan oleh Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Berita selengkapnya baca di sini.
Selanjutnya: 5. Kembalikan Sertifikat Tanah Nirina Zubir, AHY Janji....
<!--more-->
5. Kembalikan Sertifikat Tanah Nirina Zubir, AHY Janji Lindungi Masyarakat dari Kejahatan Mafia Tanah
Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyerahkan dua sertifikat tanah milik keluarga aktris Nirina Zubir. Diberitakan sebelumnya, Nirina menjadi korban mafia tanah sejak 2018.
"Nirina Zubir beserta keluarga telah menerima total 6 sertifikat hak milik (SHM) atas rumah yang terletak di Jakarta Barat," kata AHY melalui keterangan resmi, Rabu, 29 Mei 2024. "Kami senang ini sudah diselesaikan semuanya."
AHY menjelaskan, sertifikat yang diserahkan kepada Nirina Zubir berupa sertifikat tanah elektronik. Putra sulung Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono itu menjamin keamanan barang tersebut.
"Ini lebih aman karena sudah masuk langsung dalam database. Tidak bisa diakses siapa pun, jauh lebih sulit diduplikasi dan dipalsukan," kata politikus Partai Demokrat itu.
Berita selengkapnya baca di sini.
Pilihan Editor: Kementan Gelar Rapat Tertutup Bersama Pengusaha, Bahas Suplai Susu untuk Makan Siang Gratis