Bahlil akan Dampingi Jokowi Salat Id di Istiqlal dan Ikut Open House di Istana

Reporter

Editor

Selasa, 9 April 2024 10:34 WIB

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan akan merayakan Hari Raya Idulfitri di Jakarta. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini tidak akan pulang kampung.

Bahlil menyebut terlebih dahulu akan mendampingi Presiden Joko Widodo salat Idulfitri di Masjid Isitqlal, Jakarta Pusat. Kemudian dia bakal mengikuti open house di Istana Negara untuk para pejabat dan masyarakat umum.

“Ini adalah hari raya terakhir di masa kepemimpinan beliau di periode kedua. Jadi rasanya sebagai pembantu harus bersama-sama dengan bapak,” kata Bahlil usai bertemu Jokowi di Istana, Senin, 8 April 2024.

Selain mengikuti Jokowi, Bahlil mengatakan dia sendiri akan menggelar open house di rumah dinasnya. Rumah dinas Menteri Investasi berada di Jl Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan.

Istana sudah mengonfirmasi Jokowi akan merayakan lebaran terakhir sebagai kepala negara dan pemerintahan di Jakarta. Jabatan Jokowi berakhir 20 Oktober 2024. Tahun lalu, Jokowi dan keluarga merayakan lebaran di kediamannya yang berada di Kota Surakarta.

Advertising

Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Rabu, 3 April 2024, menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah mendapatkan undangan untuk salat id di Masjid Istiqlal. Usai beribadah di Istiqlal, Jajaran Kabinet Indonesia Maju dapat bersilaturahmi dengan Presiden di Istana Negara sekitar pukul 09.00 WIB.

Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyebut untuk sementara open house Jokowi bakal digelar pada Rabu, 10 April 2024. Sebab ketentuan Idul Fitri 2024 bertepatan dengan 1 Syawal 1445 Hijriah bakal ditetapkan sidang isbat Kementerian Agama pada Selasa, 9 April 2024. Open house Istana tidak akan memakai undangan, sehingga pejabat dan masyarakat bisa datang langsung.

“Tentu saja harus tertib dan mengikuti aturan yang berlaku di Istana,” kata Yusuf ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, 8 April 2024. “Tetapi kami sangat luwes tidak kaku mengingat ini adalah hari Idulfitri, hari kebersamaan.”

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, warga wajib mengenakan pakaian bebas rapi, tanpa jin dan mengenakan sepatu. Dia menambahkan, Istana belum menentukan sampai kapan open house itu bakal digelar.

Pilihan Editor: Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

Berita terkait

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

2 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

3 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

5 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

5 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

6 jam lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

7 jam lalu

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.

Baca Selengkapnya