TEMPO.CO, Denpasar - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani kontrak senilai Rp 2,09 triliun untuk membeli produk dalam negeri selama pameran Business Matching 2024 yang digelar Kementerian Perindustrian. PUPR membeli produk itu untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

“Dari sektor konstruksi, kami saksikan penandatanganan Rp 2,09 triliun dan ini akan terus meningkat sembari (pembangunan) jalan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pada penutupan Business Matching 2024 di Denpasar, Bali, Kamis, 7 Maret 2024.

Kementerian Perindustrian mendata total nilai kontrak tersebut masih berpotensi tumbuh mengingat total Rp 16,4 triliun anggaran oleh Kementerian PUPR.

Penandatanganan kontrak belanja produk dalam negeri di sela pameran Business Matching tersebut dilakukan dengan sejumlah mitra, di antaranya BUMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya KSO, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Kerja sama itu untuk membangun sejumlah fasilitas seperti pembangunan bandara VVIP, gedung sekretariat presiden, dan jalan feeder di kawasan IKN.

“Ini membuktikan produk dalam negeri ternyata sudah memiliki kemampuan dan kualitas yang bisa memenuhi kebutuhan pemilik anggaran,” kata Agus Gumiwang.

Selanjutnya: Kementerian Perindustrian memfasilitasi kebutuhan produk lokal....

<!--more-->

Kementerian Perindustrian memfasilitasi kebutuhan produk lokal atau buatan anak bangsa di kawasan IKN melalui pameran yang mempertemukan produsen dan pemilik anggaran di Denpasar, Bali, 4-7 Maret 2024.

Fasilitasi itu sebagai upaya untuk mendorong belanja pemerintah pusat baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN lebih besar dialokasikan untuk substitusi produk impor dan beralih menggunakan produk dalam negeri.

Pembangunan di IKN saat ini sedang masif dilaksanakan sehingga membutuhkan logistik, termasuk sejumlah kebutuhan kementerian/lembaga pusat, daerah dan BUMN di IKN.

Sejumlah produk buatan anak bangsa yang dipamerkan itu di antaranya kebutuhan untuk konstruksi misalnya semen, besi dan baja, keramik, alat kantor hingga alat kesehatan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau pembangunan IKN, Kalimantan Timur, pada Jumat, 1 Maret 2024. Kemajuan pembangunan IKN sudah mencapai 74 persen.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Kantor Presiden di IKN bisa selesai dan dapat difungsikan pada Juni 2024 dan dapat digunakan pada Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI.

Pilihan Editor: Otorita Blak-blakan soal Alasan BCA Belum Juga Groundbreaking di IKN