TEMPO.CO, Jakarta - Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu mengatakan penggunaan kendaraan listrik tak cukup menjadi solusi mengurangi polusi di Jakarta. Ia merespons pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir soal penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi di ibu kota.

Bondan menuturkan sebagaimana data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 34 persen polusi bersumber dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Sementara, pembangkit itu menjadi salah satu sumber pengisi daya kendaraan listrik.

"Jadi, kalau mau menyelesaikan masalah polusi, tidak bisa hanya dengan kendaraan listrik. Harus ada rencana nyata transisi energi untuk tidak lagi menggunakan PLTU batu bara," kata Bondan kepada Tempo, Senin, 19 Februari 2024.

Di sisi lain, Bondan mengatakan penggunaan kendaraan listrik malah berpotensi menambah kemacetan di Jakarta. Hal ini bila pemerintah tidak memiliki rencana konkret dalam mengurangi jumlah kendaraan konvensional atau kendaraan berbahan bakar BBM.

"Masalah utamanya juga soal sasaran. Tidak semua orang mampu membeli kendaraan listrik," kata Bondan.

Buktinya, ia melanjutkan, berbagai program keringanan tidak mengerek penjualaan kendaraan listrik. Sebab, harga kendaraan listrik masih lebih mahal dibanding kendaraan konvensional. Bahkan, ketika pemerintah memberikan kebijakan insentif senilai Rp 7 juta per unit.

Pada 2023, pemerintah menargetkan penyaluran sebanyak 200 ribu unit kendaraaan motor listrik. Namun hingga akhir tahun, serapannya sangat minim. Berdasarkan informasi di laman Sisapira yang diakses Tempo pada Senin, 19 Februari 2024 pukul 12.45, sepeda motor listrik yang tersalurkan hanya sebanyak 11.532 unit. Adapun untuk 2024, ada 585.052 kuota yang tersisa dengan rincian 8.661 masuk proses pendaftaran; 6.287 terverifikasi; dan 0 tersalurkan.

"Masyarakat kelas bawah yang masih ada cicilan motor belum lunas, masak mau ambil (beli) lagi," kata Bondan.

Oleh karena itu, Bondan mengatakan jika pemerintah mau mengurangi polusi dari sisi kendaraan, yang harus diutamakan adalah kendaraan umum. Pemerintah mesti menyediakan transportaasi umum yang mudah diakses masyarakat dan harganya murah. "Kemudian, dapat diandalkan sehingga tidak ada alasan lagi untuk pakai kendaraan pribadi," kata Bondan.

Adapun sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi tingkat polusi di Jakarta. "Ingin udara Jakarta bersih, bebas polusi, mari kita pakai kendaraan motor listrik ataupun mobil listrik," kata Erick di Jakarta, Minggu, 18 Februari 2024, dikutip dari Antara.

Erick juga mengatakan sudah tiga tahun pemerintah mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik maupun industri turunannya, seperti baterai. Tujuannya agar semakin banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik.

"Pertamina kita dorong selain memberi layanan pengisian bahan bakar, juga layanan untuk charging battery maupun ganti battery," ujar Erick.

Kementerian BUMN, kata Erick, juga mendorong PLN untuk memberi potongan harga listrik di jam malam karena 80 persen aktivitas pengisian kendaraan listrik dilakukan di rumah."Kita juga mendorong industri battery maupun re-cycling battery karena nikel sebagai bahan baku suatu saat akan habis. Juga akan ada subsidi untuk kendaraan listrik," kata Erick.

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Terkini: Connie Bakrie Sebut Jokowi Ingin Ketemu Megawati, Greenpeace Tanggapi Food Estate akan Dilanjutkan di Wilayah Lain