Faisal Basri Tantang Luhut untuk Debat soal Hilirisasi: Saya Sama Tom Lembong

Selasa, 6 Februari 2024 10:18 WIB

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyayangkan tak ada calon presiden (Capres) yang membahas kegagalan hilirisasi di dalam Debat Pilpres terakhir pada akhir pekan lalu.

Ia pun menantang debat melawan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas polemik tersebut.

"Hilirisasi itu konsep yang sangat sesat itu. Saya bisa debat deh sama Luhut Pandjaitan. Terbuka gitu. Saya sama Tom Lembong nih berdua lawan Luhut Pandjaitan dengan Seto," kata Faisal dalam diskusi bersama Indef di Jakarta pada Senin, 5 Januari 2024.

Adapun Septian Hario Seto adalah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Seto adalah salah satu anak buah Luhut yang ikut mengurus kebijakan hilirisasi. Sedangkan Tom Lembong adalah Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Paslon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang kerap mengkritik kebijakan tersebut.

Menurut Faisal, dengan diskusi atau debat yang mendalam, dia bisa bisa menunjukkan betapa sesatnya kebijakan hilirisasi di era Presiden Joko Widodo ini. Selama ini, Luhut dan Paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selalu menyerukan hilirisasi sebagai solusi industri Indonesia. "Wajar karena dia tidak mau mencederai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi.

Advertising
Advertising

Nyatanya, Faisal menilai hilirisasi justru membawa masalah besar. Sebelumnya, ia mengatakan mayoritas keuntungan atas kebijakan ini bukan dirasakan oleh Indonesia melainkan mengalir ke Cina.

Dia mengungkapkan keuntungan yang dirasakan Indonesia atas regulasi tersebut tak kurang dari 10 persen. Sementara 90 persennya lari ke Cina. Kalau hilirisasi yang diterapkan sekadar mengolah bijih nikel menjadi NPI atau feronikel, kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia hanya akan mendukung industrialisasi di Cina.

Pasalnya, Faisal menjelaskan 95 persen bijih nikel di Indonesia digunakan untuk perusahaan-perusahaan di Cina. Pada awalnya bijih nikel dibanderol dengan harga US$ 34 oleh pemerintah Indonesia. Padahal, menurut Faisal Basri, di Shanghai bijih nikel dijual dengan harga US$ 80.

Karena itu, Faisal menyimpulkan Indonesia hanya memiliki kebijakan hilirisasi tetapi tak memiliki strategi industrialisasi. Padahal, menurutnya, hanya industrialisasi yang mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri serta memperkuat struktur industri dan perekonomian.

Pilihan Editor: Luhut Sebut Gibran Ikut Jejak Jokowi: Menata Solo Luar Biasa

Berita terkait

Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

33 menit lalu

Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

DPR RI membahas revisi UU Kementerian Negara di tengah kabar presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri di kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

49 menit lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

1 jam lalu

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

1 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

3 jam lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

4 jam lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

4 jam lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

5 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan tak mungkin presiden membentuk kabinet atas persetujuan DPR saat membahas revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

5 jam lalu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

5 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya