TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenai seruan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ekonom senior Faisal Basri mengatakan politisasi bantuan sosial atau Bansos yang dilakukan pemerintahan Jokowi untuk mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah pelanggaran hukum karena menyelewengkan APBN. Hal itu menjadi alasan kuat pemakzulan Jokowi.

Berita lain juga banyak dibaca adalah tentang gaji Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari yang dianggap terbukti melakukan pelanggaran etik karena menerima dan meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua MK Anwar Usman yang juga merupakan paman Gibran telah melanggar etik terkait keputusan batas usia calon wakil presiden yang membolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Keputusan MK itu membuat Gibran yang semula tidak memenuhi syarat menjadi bisa maju sebagai calon wakil presiden.

Lalu berita mengenai nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal pekan ditutup merosot tertekan kekhawatiran investor menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Nilai tukar rupiah anjlok karena para investor khawatir dengan potensi kerawanan menjelang pemilihan umum.

Kemudian berita tentang tanggapan artis Raffi Ahmad yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Berita kelima adalah mengenai alasan Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di akhir debat terakhir capres 2024, Minggu 4 Januari 2024.

Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co:

1. Faisal Basri Serukan Pemakzulan Jokowi: Politisasi Bansos Penyelewengan APBN

Ekonom senior Universitas Indonesia sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri merespons soal dugaan politisasi bantuan sosial atau Bansos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia menilai hal tersebut telah melanggar hukum karena telah menyalahgunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Faisal Basri merujuk pada ucapan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang mengklaim bahwa Bansos berasal dari Jokowi. Menurut Faisal Basri, Ketua Umum PAN itu telah melakukan kebohongan publik karena Bansos merupakan instrumen negara yang dibiayai oleh APBN.

"Itu jelas-jelas menyalahgunakan APBN. Jokowi harus dimakzulkan besok, jangan nunggu Oktober. Nyata-nyata sudah melakukan kriminal, melanggar Undang-undang, melakukan kejahatan," kata Faisal dalam diskusi bersama Indef di Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024.

Adapun Zulhas merupakan merupakan bagian dari tim pemenangan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran adalah anak sulung Presiden Jokowi. Zulhas saat kampanye di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa, 26 Desember 2023 menyebut bahwa Bansos berasal dari Jokowi.

Lebih lanjut, Faisal Basri juga menyoroti soal kenaikan dana Bansos tahun ini yang melebihi anggaran pada saat pandemi Covid-19 lalu. Melansir dari Informasi APBN 2024 Kementerian Keuangan, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 496,8 triliun. Jumlah ini tercatat naik 13,1 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 439,1 triliun.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Terbukti Langgar Etik Terima Gibran, Segini Besaran Gaji Ketua KPU…

<!--more-->

2. Terbukti Langgar Etik Terima Gibran, Segini Besaran Gaji Ketua KPU

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik dalam penerimaan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

“(Para teradu) terbukti melanggar kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu,” kata majelis hakim, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito yang disiarkan kanal YouTube DKPP, Senin, 5 Januari 2024.

Hasyim Asy'ari dan anggota KPU lainnya yang terdiri dari August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Mochammad Afifuddin, Persadaan Harahap, dan Yulianto Sudrajat diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Hasyim dan anggota KPU lain terbukti menerima pendaftaran Gibran bersama Prabowo Subianto pada Rabu, 25 Oktober 2023. Penerimaan tersebut dianggap tidak sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang belum direvisi usai putusan batasan usia capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Lantas, berapa gaji dan tunjangan yang diterima Hasyim?

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Investor Khawatir Kerawanan Pilpres, Nilai Tukar Rupiah Merosot…

<!--more-->

3. Investor Khawatir Kerawanan Pilpres, Nilai Tukar Rupiah Merosot

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal pekan ditutup merosot tertekan kekhawatiran investor menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Rupiah pada akhir perdagangan Senin ditutup menurun 48 poin atau 0,31 persen menjadi Rp15.708 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.660 per dolar AS.

"Rupiah diperkirakan masih akan tertekan selain oleh dolar AS yang menguat, juga tertekan oleh sentimen dan kekhawatiran investor menjelang pilpres," kata analis mata uang Lukman Leong di Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024.

Lukman mengatakan investor khawatir apabila terjadi perpecahan dan ketidakstabilan politik menjelang Pilpres 2024. Polri menyiapkan strategi pengamanan khusus guna mengantisipasi gangguan keamanan selama gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan mempertimbangkan risiko kerawanan.

Pemungutan suara Pilpres 2024 di Indonesia dilakukan pada 14 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) peserta Pilpres 2024.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Awal Mula Kabar Raffi Ahmad Disebut Terlibat Pencucian Uang Hasil Kejahatan…

<!--more-->

4. Awal Mula Kabar Raffi Ahmad Disebut Terlibat Pencucian Uang Hasil Kejahatan

Baru-baru ini media sosial Indonesia dihebohkan dengan kabar mengenai artis Raffi Ahmad yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Dugaan ini dihembuskan oleh National Corruption Watch (NCW) dalam unggahan video sinarnya di kanal YouTube resmi.

“Kami meminta kepada KPK RI, Jaksa Agung, Bareskrim Polri untuk memeriksa aliran uang Raffi Ahmad,” kata Ketua NCW, Hanifa Sutrisna.

Menanggapi kabar tersebut, Raffi Ahmad pun buka suara. Bos RANS Entertainment itu membantah tuduhan NCW ihwal tudingan tersebut.

“Hal itu tidak benar,” ucap Raffi Ahmad dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

Raffi menyatakan klarifikasi kali ini dilakukan untuk mempertegas dan memberikan keyakinan kepada masyarakat serta klien yang mempertanyakan terkait isu tersebut.

Selain itu, Raffi juga menjelaskan bahwa pernyataan sikap ini untuk menjaga kredibilitas dirinya dan perusahaan yang sedang dibangun, agar dapat berjalan lancar. Raffi menuturkan semua yang dituduhkan NCW sama sekali tidak berdasar, dan jika memang memiliki bukti silakan adukan ke pihak berwajib.

“Saya dituduh melakukan pencucian uang, membuka kasino, judi online, itu semua tidak benar,” kata dia.

Aktor sekaligus presenter itu juga mengklaim jika semua materi yang dihasilkan selama ini merupakan hasil kerja keras selama 25 tahun menjadi artis dan ditambah beberapa tahun mendirikan sejumlah usaha.“Saya kerja dari usia 13 tahun. Sampai detik ini uangnya ditabung. Dan dalam enam tahun terakhir mendirikan perusahaan,” ujarnya.

Lantas, bagaimana sebenarnya awal mula kabar Raffi Ahmad diduga lakukan pencucian uang?

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Alasan Prabowo Minta Maaf ke Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud Md…

<!--more-->

5. Ini Alasan Prabowo Minta Maaf ke Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud Md

Calon presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md di akhir debat terakhir capres 2024, Minggu 4 Januari 2024.

“Saya atas nama Prabowo-Gibran dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) minta maaf kepada paslon 1 Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3 Pak Ganjar, Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya,” ucap Prabowo.

Prabowo yang didampingi calon wakil presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka, mengatakan dalam kampanye Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 sering kali dilakukan dengan semangat dan terkadang terlontar kata-kata yang keras. Meski begitu, tujuan dari hal tersebut adalah baik.

“Kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh semangat dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras, tetapi itikad kita baik,” kata Prabowo.

Prabowo menganggap semua pasangan calon ingin yang terbaik untuk Indonesia. Karena itu, Prabowo bersama Gibran meminta maaf kepada semua pasangan calon. Sementara, Gibran yang berada di samping Prabowo pun menunjukkan gestur menangkupkan kedua tangan sambil menundukkan kepala.

Pilihan Editor: Saat Anies dan Ganjar Kompak Sindir Politisasi Bansos di Depan Prabowo