TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan negara harus menempatkan perguruan tinggi sebagai eskalator sosial ekonomi. Sebab, menurut Anies, perguruan tinggi adalah suplier pembentukan kelas menengah Indonesia.

"Kalau cara pandang begitu, maka biaya pendidikan tinggi ada dua, dari orang tua dan negara," kata Anies dalam Debat Capres 2024, Ahad malam, 4 Februari 2024.

Namun, kata Anies, unsur pendanaan dari negara harus lebih besar. Artinya, permasalahan biaya pendidikan tidak juga dibebankan untuk universitas. "Supaya dosen, pimpinan universitas, bekerja pada pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyakat. Biaya, negara yang masuk," kata Anies.

Sistem pembiayaan dari negara ini, menurut Anies, sekaligus bisa menjadi bagian dari investasi. Soal pendapatan, ia berujar, negara bakal memetiknya ketika mahasiswa sudah lulus dan menjadi kelas menengah.

"Mereka bekerja, mereka memberi pajak bagi negara. Tapi bukan pendapatan ketika mereka sedang sekolah," kata Anies.

Adapun, permasalahan biaya pendidikan tinggi menjadi sorotan Anies lantaran belakangan ini uang kuliah tunggal (UKT) menjadi isu. Bahkan, ada fenomena kesulitan membayar UKT yang berujung pada akses pinjaman online atau pinjol. Padahal, menurut Anies, kampus harus merdeka dan memerdekaan.

Ia pun menanyakan perkara ini kepada Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. "Bagaimana pendapat dan pandangan Pak Ganjar melihat problem pendidkikan tinggi di Indonesia," tanya Anies.

Ganjar lantas mengatakan bahwa liberalisasi pendidikan harus dihentikan. Karena itu, ia bersama Cawapres Mahfud MD memiliki program satu keluarga miskin, satu sarjana. "Agar mereka tidak direpotkan dengan persoalan ini," ucap Ganjar.

Sebab, Ganjar juga menyadari bahwa ikhtiar mahasiswa saat ini untuk tetap bisa kuliah adalah berhutang. "Dan pinjol menjadi problem."

Pilihan Editor: Erick Thohir Kembali Unggah Video Kampanye, Singgung Kebersamaan Prabowo dan Jokowi