Ganjar Tak Setuju Program Makan Siang Gratis Prabowo: Stunting Harusnya Ditangani Sejak Bayi dalam Kandungan

Minggu, 4 Februari 2024 22:05 WIB

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan orasi di konser Salam Metal Menang Total di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUBGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu, 3 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan tak setuju dengan program makan siang gratis yang diusung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Pernyataan itu diungkapkan Ganjar saat merespons pertanyaan Prabowo dalam Debat Capres terakhir pada Ahad, 4 Januari 2024.

"Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju karena Bapak terlambat," kata Ganjar. "Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan Pak."

Ganjar menuturkan, untuk mencegah stunting seharusnya pemerintah membuat program untuk memperbaiki gizi ibu hamil. Jika gizi ibu baik dan melakukan cek kesehatan secara rutin, Ganjar meyakini ibu dan anaknya akan mengalami pertumbuhan yang sehat.

Dengan demikian, ia mengatakan setuju apabila program perbaikan gizi menyasar pada ibu hamil, bukan pada anak-anak usia sekolah. Sebab pemberian makan kepada anak-anak, menurutnya, lebih tepat untuk mengatasi masalah gizi buruk.

"Kalau gizi buruk Bapak memperbaiki (dengan makan siang gratis) boleh. Jadi jangan sampai confuse antara stunting dan pemberian makan Pak," ucap Ganjar.

Advertising
Advertising

Bahkan, menurut Ganjar, pemberian makan gratis justru akan menimbulkan masalah kesehatan yang baru. Seperti penyakit obesitas yang ia nilai akan lebih berbahaya.

Sedangkan untuk mengatasi stunting, Ganjar menawarkan solusi lain. Menurutnya, stunting bisa dicegah sejak calon orang tua mau menikah. Sehingga, dapat didorong pemeriksaan kesehatan untuk para calon pengantin perempuan maupun laki-laki. Ditambah program pencegahan pernikahan dini.

Pilihan Editor: Sederet Menteri-Wakil Menteri Jokowi yang Aktif Kampanye Dukung Prabowo-Gibran, dari Luhut hingga Bahlil

Berita terkait

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

19 menit lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan tak mungkin presiden membentuk kabinet atas persetujuan DPR saat membahas revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

27 menit lalu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

5 jam lalu

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

7 jam lalu

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

Nahdlatul Wathan (NW) baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem Islam di IKN, diketahui organisasi tersebut memang sudah gamblang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

10 jam lalu

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

18 jam lalu

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan revisi UU Kementerian Negara akan segera dibawa ke tingkat panitia kerja.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

19 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebut pembahasan revisi UU Kementerian Negara di tengah isu penambahan menteri kabinet Prabowo cuma kebetulan.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

19 jam lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

20 jam lalu

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Dalam usulan revisi itu, disebutkan bahwa jumlah kementerian diatur dalam pasal 15 UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Temui MBZ, Ini Agenda Mereka

21 jam lalu

Prabowo dan Gibran Temui MBZ, Ini Agenda Mereka

Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertamu ke MBZ selaku Presiden UEA

Baca Selengkapnya